Beleid Impor Pangan Membingungkan

Hasil gambar untuk beleid impor panganJAKARTA – Demi stabilitas harga, pemerintah memilih membuka keran impor pangan selebar-lebarnya. Hanya, di sisi lain, pemerintah juga semakin selektif dalam memberikan izin impor. Yakni memperketat syarat importir dengan memberi berbagai kewajiban tambahn.

Lihat saja, beberapa kebijakan impor pangan seperti daging sapi (sapi bakalan), gula mentah bagi industri rafinasi, serta jagung. Untuk impor sapi semisal, pemerintah mensyaratkan importir sapi bakalan atau usaha penggemukan sapi (feefloter) untuk menyiapkan sapi indukan dengan komposisi 1:5. Ini artinya, feedloter harus menyediakan minimal 20% sapi indukan dari total sapi bakalan yang diimpor.

Sedangkan impor gula mentah untuk rafinasi, pemerintah mewajibkan pengusaha membuka perkebunan tebu di dalam negeri. Adapun, perusahaan pakan yang akan mengimpor jagung lewat Bulog juga wajib bermitra dengan petani jagung lokal untuk menyerap hasil panen mereka.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, syarat impor ketat merupakan komitmen pengusaha. “Pemerintah hanya menagih janji. Bila tak dipenuhi, (izin impor) tak diberikan,” ujarnya.

Enggar mengklaim, upaya ini dilakukan untuk menciptakan kedaulatan pangan. Bila impor pangan dibebaskan hanya untuk menekan harga, peternak dan petani lokal akan gulung tikar.

Problemnya, tujuan jangka panjang tersebut terbentur dengan kebutuhan mendesak. Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri pengguna membutuhkan gula mentah untuk kuartal IV-2016.

Kata dia, untuk mengimpor gula mentah dari Brasil butuh waktu lama. Sementara, di akhir tahun, biasanya ada kenaikan permintaan gula rafinasi dari industri makanan dan minuman. Jika menunggu memenuhi syarat membuka kebun, importir tak bisa mendatangkan gula dan industri bakal kekurangan pasokan.

Dilema itu juga terjadi di feedloter. Syarat harus membiakkan sapi berat lantaran investasinya tinggi dan feedloter kurang kompeten di bidang ini. Masalahnya, jika tak dituruti, izin impor tak akan turun. Konsekuensinya, pasokan daging impor minim.

Upaya mengerem impor pangan dengan syarat ketat mustahil membawa hasil stabilitas harga pangan. “Butuh pemantauan betul jika ingin sukses,” ujar pengamat pertanian Hermanto Siregar (3/10).

Apalagi, kata pengamat industri pangan Andre Vincent  Wenas, kebijakan pengetatan impor pangan belum berdampak pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.

Kebijakan mengerem impor pangan akan berhasil, jika ada peningkatan produksi dalam negeri. Ada baiknya, pemerintah tak membuat kebijakan jangka pendek untuk tunjuan jangka panjang.

Beberapa Kebijakan Impor Pangan Kontradiktif Pemerintahan Jokowi

Kebijakan impor sapi

KebijakanKementerian Perdagangan (Kemdag) yang berkewajiban feedloter mengimpor sapi indukan sebesar 20% dari volume impor sapi bakalan mendapat tentangan. Importir sapi menilai kebijakan ini tidak didasarkan pada analisis ilmiah. Pengaturannya juga hanya sebatas lisan, tanpa adanya landasan regulasi. Padahal, akibat kebijakan ini, 39 importir aspi bakalan belum mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI).

Asal tahu saja, untuk mendapatkan SPI ini, pemerintah menerapkan persyaratan tambahan bagi seluruh importir berupa kewajiban melakukan operasi pasar. Artinya, semua importir  harus membeli daging dengan kualitas bawah yang harganya sekitar Rp 80.000 per kilogram (kg). Selain itu, rencana menugaskan Bulog untuk impor daging kerbau dari India hingga akhir tahun membuat sebagian importir berpikir ulang untuk merealisasikan rekomendasi impor tersebut.

Kebijakan Impor Jagung

Kebijakan impor jagung yang diubah total oleh Kementerian Pertanian (Kemtan) membuat para importir jagung berguguran. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung menegaskan, impor jagung untuk pakan ternak yang semula terbuka bagi swasta diserahkan sepenuhnya kepada perum Bulog. Sedangkan impor jagung untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan baku industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) atau Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).

Akibat kebijakan pemerintah ini, banyak importir jagung yang menutup usaha mereka karena tak bisa impor. Perusahaan pakan ternak yang membutuhkan jagung sebagai bahan baku didorong untuk menyerap jagung hasil panen petani dan menjalin kemitraan agar pasokan dari petani lebih terjamin.

Kebijakan Impor Gula

Pemerintah bakal membuka keran impor gula mentah untuk industri rafinasi tanpa kuota. Syaratnya, produsen gula rafinasi harus membuka lahan perkebunan, baik bermitra dengan petani tebu maupun membuka lahan baru.

Problemnya, sangat susah mendapatkan lahan perkebunan tebu. Di Pulau Jawa semisal, lahan sudah penuh. Tetapi, masih ada kendala izin pemanfaatan lahan dan kendala infrastuktur. Ini menjadikan investasi di industri ini terlalu mahal.

 

Penulis: Handoyo, Noverius Laoli

Sumber: Harian Kontan, 4 Oktober 2016

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: