JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkritisi kebijakan pembangunan industri perikanan. Sejak Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan terbit, pembangunan industri perikanan masih minim.

Wakil Ketua Kadin Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, implemetasi kebijakan ini baru terasa dalam hal penambahan frekuensi jumlah kapal angkut. “Dilapangan, hanya saya lihat terkait distribusi kapal budidaya ikan hidup yang dari satu titik sekarang boleh dari itu,” ujarnya, Rabu (2/11).

Yugi menyarankan pemerintah lebih banyak memberikan relaksasi pada aturan sekaligus di sertai peningkatan pengawasan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah menggandeng BUMN untuk mendukung infrastruktur, seperti penyediaan listrik dan lainnya untuk dapat lebih produktif di wilayah timur Indonesia. Bila ada relaksasi dan pengawasan yang lebih baik, ia yakin, pembangunan industri perikanan bisa tercapai dalam tiga tahun.

Penulis : Tri Sulistiowati

Sumber : Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty