Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan global yang lebih lamban dari yang diharapkan serta ketidakpastian pasar keuangan global membawa risiko turunnya ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan, dalam ulasan Indonesia Economic Quarterly Report atau IEQ edisi Oktober 2016, penerimaan program amnesti pajak yang lebih besar dari perkiraan awal ditambah beberapa penyesuaian belanja pemerintah telah membantu mengurangi risiko fiskal yang bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perbaikan dalam pengelolaan fiskal ini mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi di posisi 5,1 persen. Program amnesti pajak telah meraup 56,6 persen dari target pada akhir fase 1. Penerimaan tambahan ini diharapkan dapat menambah belanja modal sehingga membawa dampak positif pada pertumbuhan.

“Perbaikan tata kelola fiskal, kebijakan publik yang lebih kuat serta reformasi struktural, termasuk tanggapan tepat waktu terkait harga pangan, telah memberikan hasil positif. Risiko telah menurun dan beberapa indikator membaik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Ke depan, Bank Dunia optimistis bahwa upaya berkelanjutan untuk mengembangkan pariwisata dan manufaktur akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan, meningkatkan pendapatan ekspor, dan semakin mendukung pertumbuhan.

“Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia,” kata Ndiame Diop, Practice Manager Bank Dunia untuk Makroekonomi dan Manajemen Fiskal di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

“Namun untuk menghasilkan tujuan industri pariwisata, perlu lebih banyak pembangunan infrastruktur, yang memerlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta.”

Kementerian Pariwisata telah menetapkan target untuk menarik USD 10 miliar investasi swasta guna perkembangan 10 tujuan wisata pada 2019. Menurut World Travel and Tourism Council, setiap USD 1 juta yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dan wisata di Indonesia akan membiayai 200 pekerjaan.

Diop menambahkan pentingnya akses layanan air bersih, sanitasi dan kebersihan di Indonesia untuk meningkatkan indikator-indikator kesehatan dan gizi. Terbatasnya akses layanan sanitasi dasar telah mempengaruhi tingginya tingkat stunting di Indonesia, di mana sekitar 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia mengalami stunting atau menderita tinggi badan rendah untuk usia mereka.

Selain itu, laporan ini melihat kebijakan ketahanan pangan (termasuk dampak dari subsidi pemerintah untuk produk pertanian), dan evaluasi program sertifikasi guru di Indonesia yang menunjukkan bahwa peningkatan kualifikasi guru tidak cukup untuk memperbaiki capaian belajar siswa.

Sumber: MERDEKA

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty