Memajaki Google Indonesia

Kebuntuan kembai terjadi pada penyelesaian kasus pajak Google. Setelah semula terjadi penolakan pemeriksaan, kini Google pun tidak menyepakati skema penyelasaian yang ditarawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP tidak sendirian, otoritas perpajakan dibeberapa Negara juga menghadapi kasus serupa dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pada bulan Mei 2016, otoritas pajak Prancis menggrebek kantor Google di paris sebagai bagian dari investigasi atas dugaan pengalihan keuntungan secara illegal ke Irlandia. Satu bulan kemudian, otoritas pajak spanyol juga melakukan penggrebekan kantor Google di Madrid. Sementara itu, otoritas pajak Italia meminta meminta tagihan pajak Google sekitar € 227 juta sebagai kelanjutan dari kesepakatan Google dengan otoritas pajak Inggris (HMRC). Kasus dibeberapa Negara ini menggunakan konsep bentuk usaha tetap (BUT) sebagai dasar untuk memajaki Google.

Penggunaan konsep BUT mengundang perdebatan tersendiri karena definisi BUT yang dipakai sekarang sangat terkait dengan kehadiran fisik. Google berargumentasi bahwa kehadiran mereka di Prancis , Italia dan beberapa Negara Eropa lainnya hanyalah merupakan satelit dari kantor pusatnya di Irlandia. Kantor-kantor Google di Negara-negara tersebut tidak dapat menyetujui kontrak dengan klien dan hanya menyediakan jasa pendukung (book-office) seperti pemasaran untuk kepentingan kantor pusat mereka di Irlandia.

Pendekatan yang berbeda dilakukan oleh otoritas perpajakan Inggris, Australia dan India. Pada 1 April 2015, pemerintah Inggris menerbitkan Diverted profit tax (DPT) yang merupakan nama resmi dari apa yang selama ini dikenal sebagai ‘Google Tax”. Sejak 1 Januari 2016, Australia juga mulai mengimplementasikan kebijakan serupa yang terdapat dalam Tax Laws Amendment (Combating multinational tax avoidance).

Sementara itu pemerintah India juga mengeluarkan pajak serupa yang disebut sebagai “6% equalization Levy” sejak 1 juni 2016. Semua varian dari Google Tax ini pada prinsipnya menerbitkan peraturan baru yang digunakan untuk menghadapi aggressive-tax planning perusahaan multinasional raksasa yang melakukan penghindaran pemajakan di Negara sumber salah satunya dengan menghindari pembentukan BUT. Terlepas dari kontroversi penerapan Google Tax, HMRC dan Google telah menyepakati nominal sebesar £ 130 juta.

Bagaimana dengan Indonesia

Dari informasi yang beredar di media, tampaknya Indonesia menggunkan skema BUT untuk menyelesaikan kasus ini, bukan dengan menerbitkan peraturan serupa dengan Google Tax. Dengan pendekatan BUT, pengujian eksistensinya akan didasarkan pada pasal 5 atas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapura  (Singapura adalah Negara residen dari Google Asia Pasific Pte,Ltd yang menerima pendapatan Google dari Indonesia),

Meskipun keberadaan PT Google Indonesia sebagai anak perusahaan Google Singapura tidak secara otomatis menimbullan BUT di Indonesia namun apabila Google Indonesia memenuhi kriteria “fixed placed if business” (pasal  5 ayat 1 P3B) atau “dependent agent” (pasal 5 ayat 5 P3B maka aktivitas Google tetap menimbulkan BUT di Indonesia.

Dalam menguji eksistensi BUT Google di Indonesia, argumentasi yang dibangun oleh parlemen Inggris dapat menjadi acuan. Parlemen Inggris, melalui sebuah komite, menemukan bukti valid mengenai keberadaan BUT Google di Inggris meskipun Inggris akhirnya memutuskan penerbitan DPT pada tahun 2015. Argumentasi komite pada dasarnya berusaha untuk membuktikan bahwa karyawan Google memiliki kewenangan untuk menyetujui kontrak dan melaksanakan kewenangan tersebut (dependen agent).

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti yang dikumpulkan antara lain dari mantah karyawan Google Inggris, para konsumen Google di Inggris, para konsumen Google Inggris dan media sosial LinkedIn, komite parlemen menyimpulkan  bahwa proses Penjualan dari produk periklanan (termasuk proses penargetan, negosiasi dan kesepakatan) dilakukan di Inggris. Google Irlandia hanya terlibat pada akhir periode malalui penerbitan tagihan.

Temuan dari komite parlemen Inggris didasarkan pada beberapa alasan dan bukti. Informasi dari mantan karyawan dank lien menyebutkan bahwa karyawan Google Inggris memiliki hubungan langsung dengan klien  serta berduskusi secara regular misalnya mengenai seberapa banyak orang yang melakukan pencarian menggunakan Google serta bagaimana keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan jasa Google.

Lebih lanjut, para karyawan juga menggunkan semacam kartu tarif iklam selama proses negosiasi harga dan pendapatan mereka didasarkan pada realisasi target Penjualan yang ditetapkan Google. Terakhir, diketahui bahwa penandatanganan rencana iklan dilakukan di Inggris dan Google Irlandia hanya melakukan proses penagihan. Dari situs media sosial dan lowongan  kerja, komite parlemen menemukan bahwa tanggung jawab karyawan Google Inggris meliputi negosiasi kesepakatan dan pencapaian target Penjualan triwulan.

Salah satu eksekutif Google juga mengakui bahwa 500 insinyur dari total 1.300 pegawai Google Inggris ditugaskan untuk pengembangan produk yang menimbulkan nilai ekonomis di inggris. Komite parlemen Inggris kemudian menyimpulkan bahwa nilai tambah dan aktivitas kesepakatan bisnis dilakukan di Inggris dan sebagai akibatnya menimbulkan taxable presence di Inggris.

Indonesia juga dapat menggunakan transfer pricing  yang tercantum dalam pasal 9 P3B  karena remunerasi yang diterima Google Indonesia didasarkan pada jasa yang diberikan pada afiliasinya di Singapura, Pendekatan ini juga diimplementasikan oleh HMRC paska pencapaian kesepakatan 130 juta pouns sterling. HMRC berargumen bahwa Google Inggris seharusnya menerima lebih banyak remunerasi dengan mempertimbangkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang dipikul.

Meskipun Inggris akhirnya memutuskan implementasi DPT, namun kasus Google di Inggris memberikan pelajaran bagaimana pentingnya dukungan parlemen dan pemerintah kepada otoritas pajak, Dukungan ini menjadi sangat penting karena yang dihadapi adalah perusahaan raksasa dan meliibatkan tidak hanya isu pajak naum juga aspek keadilan, moral dan kedaulatan bangsa.

Sumber: Kontan,  Rabu, 18 Januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: