Pengusaha mengeluhkan banyaknya kebijakan dari Ke­menterian Kesehatan (Kemen­kes) yang memberatkan industri jamu dalam negeri. Alhasil, banyak pelaku usaha obat tradis­ional menengah ke bawah yang gulung tikar.

Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Jamu dan Obat Tradis­ional Indonesia atau GP Jamu Indonesia Dwi Ranny Pertiwi Zarman mengatakan, besarnya biaya operasional untuk kep­erluan pengurusan perizinan serta regulasi yang ditetapkan oleh Kemenkes sangat merugi­kan. “Yang menjadi persoalan, regulasi bagi pengusaha jamu tradisional disetarakan dengan regulasi industri farmasi. Alha­sil, biaya operasional membeng­kak,” ujarnya, kemarin.

Salah satu contohnya, kata dia, adalah biaya ekspor jamu yang dirasa sangat memberat­kan. Contohnya jamu impor ke dalam negeri biayanya sangat murah di bawah Rp 5 juta. Se­mentara untuk ekspor, industri harus merogoh kocek Rp 30 juta.

Kendala lainnya yang dira­sakan pengusaha jamu adalah faktor jarak tempuh pengurusan perizinan yang harus dilakukan di wilayah pusat, yakni Jakarta. “Selama ini kami untuk mengu­rus segala keperluan perizinan harus ke pusat. Biaya yang dike­luarkan tentunya tidak sedikit,” katanya.

Ia mengaku, pelaku industri jamu tidak keberatan jika pemer­intah memberlakukan regulasi. Namun harus ada klasifikasi ter­hadap pelaku usahanya. “Jangan disamaratakan, karena tiap-tiap pelaku usaha memiliki kemam­puan modal yang berbeda. Kalau terus begini keadaannya, kami pun yang sudah besar bisa goy­ang juga,” keluhnya.

Selain itu, pemasaran produk jamu juga terusik karena adanya beberapa oknum masyarakat yang memproduksi jamu secara ilegal. Akibatnya, penjualan menurun karena kepercayaan masyarakat menurun. “Kalau ada jamu ilegal kami selalu di ekspos, sementara kegiatan baik tidak,” katanya.

Rentetan persoalan tersebut, kata dia, berimplikasi pada keberlangsungan usaha jamu di tanah air. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, kata dia, banyak pelaku usaha jamu menengah ke bawah yang gu­lung tikar akibat keadaan itu. “Sampai saat ini saja sudah ratusan industri jamu kecil yang tutup lantaran tidak sanggup mengikuti regulasi yang diterap­kan pemerintah,” ungkapnya.

Ranny berharap, pemerintah melakukan kajian kembali aturan yang diberlakukan bagi industri jamu. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan industri jamu di Tanah Air. “Saya sudah sampai­kan kepada DPR dan ditanggapi positif,” ungkapnya.

Persaingan Ketat

Ketua Dewan Pembina GP Jamu Indonesia Charles Saerang mengatakan, produk jamu Indo­nesia menghadapi persaingan ketat dari obat tradisional di beberapa negara tujuan ekspor. Misalnya, Malaysia yang men­erapkan program penggunaan jamu lokal kepada wargan­ya. Pemerintahnya membantu pelaku usaha dalam hal brand­ing, desain, serta pengemasan produk.

Kompetisi ketat juga terjadi di Filipina dan Thailand. “Pe­merintah belum punya program ekspor yang jelas, sehingga pelaku usaha tidak tahu tar­get pasarnya. Kalau kapasitas produksi sih kami tidak masalah, yang masalah adalah kami belum dapat niche market,” ujarnya.

Sumber: RMOL

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty