Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara ( BTN) Maryono mengatakan pertumbuhan sektor properti Tanah Air masih melambat. Hal ini dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.

“Kalau perumahan naik maka akan menaikan pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Kenyataannya perumahan di Indonesia berkontribusi ke PDB hanya 3 persen paling rendah di antara negara ASEAN seperti Malaysia 20 persen, Singapura diatas 20 persen. Ini jadi tantangan, untuk menjadikan perumahan sebagai lokomotif ekonomi,” ujar Maryono, di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (14/12).

“Karena program pemerintah ada dua hal utama yaitu membangun infrastruktur dan di bidang perumahan. Di bidang perumahan, saya rasa sudah tunjukan hasilnya, program satu juta rumah insya Allah pemerintah dan PU-Pera bisa selesaikan target. BTN target 570.000 unit, per September 460.000 unit. Semoga akhir tahun bisa tercapai,” sambungnya.

Untuk itu, katanya, peran perbankan menjadi sangat penting untuk pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Perbankan juga seperti BTN yang di dalam berperan untuk perumahan tidak hanya memberikan lending untuk KPR tetapi juga lending ke developer. Maka BTN menjadi anchor atau integrator, membiayai dari dua sisi. Inilah menjadikan peran BTN selama ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Maryono menambahkan permintaan terhadap KPR di daerah-daerah sangat luar biasa. Selain itu, penyediaan sertifikasi tanah menjadi sangat penting. Pemerintah telah menargetkan seluruh tanah akan bersertifikat pada tahun 2025.

“Permintaan KPR di daerah cukup luar biasa, maka jadi potensi utk penyediaan sertifikasi agar tanah ini tidak jadi masalah pemilik utamanya KPR ini agar dia dapat memenuhi impian mendapat rumah yang layak,” ungkap Maryono.

Sumber: Merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty