Jakarta. Pemerintah yakin dana simpanan pemerintah daerah (Pemda) atau dana idle diperbankan pada akhir tahun 2016 bisa lebih rendah dibanding tahun lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana idle akhir tahun ini bisa menyusut hingga kurang dari Rp 80 Triliun.

Menurutnya, jumlah tersebut telah memperhitungkan perkiraan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer ke daerah dan dana desa bulan Desember 2016 maupun dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain selama bulan Desember 016.

Tak hanya itu, posisi tersebut juga telah memperhitungkan perkiraan belanja daerah hingga akhir Desember 2016 dan perkiraan pembiayaan neto daerah. “Jumlah itu jauh lebih rendah dari posisi pada akhir Desember 2015 yang sebesar Rp 99 Triliun,” kata Boediarso, Rabu (28/12)

Hingga akhir November 2016, dana idle pemda di perbankan masih sebesar Rp 198,8 triliun. Jika dibandingkan dengan dana idle pada November 2015 yang sebesar Rp 247,3 triliun, jumlah tersebut memang sudah lebih rendah Rp 48,6 triliun.

Adapun porsi dana idle di akhir November  tersebut terdiri dari simpanan dalam bentuk giro (Rp 117,1 triliun), deposito (Rp 78,3 triliun), dan sisanya Rp 3,4 triliun berupa tabungan.

Sebelumnya, Kepala Bappernas Bambang Brodjonegoro meminta daerah untuk tidak mengandalkan bunga dari dana kas daerah yang mengendap di perbankan.  “PAD jangan dikait-kaitkan dengan bunga,” katanya.

Menurutnya, memang ada saja kepala daerah yang sengaja mengendapkan uanganya di bank. Itu sebabnya, kata dia, total PAD tidak bisa menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah. Kinerja dilihat dari berapa persen pajak dan retribusi yang bisa dikumpulkan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan,lebih rendahnya dana idle tersebut harus dicermati lebih hati-hati. Sebab, jauh lebih rendahnya dana idle akhir tahun ini bisa terjadi karena merupakan dampak penundaan atau pemotongan anggaran daerah yang dilakukan pemerintah.

Menurut Endi, pemangkasan anggaran tersebut mendorong psikologis dan kinerja pemerintah daerah agar lebih baik dalam menyerap anggarannya di akhir tahun ini.

Meskipun posisi dana idle tahun ini perkirakan lebih rendah dibanding tahun lalu, dana idle itu, menurutnya, tetap menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan proyek di daerah.

Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan pemerintah di tahun depan. Sebab, jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa yang dianggarkan lebih besar, bahkan lebih besar dibanding belanja kementerian atau lembaga. “Jika dana idle tahun lalu Rp 99 triliun lalu tahun ini bisa mencapai Rp 30 triliun, hal itu baru menunjukkan kinerja yang positif,” kata Endi

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty