JAKARTA. Wawancara pemerintah untuk menggabungkan penyaluran subsidi listrik dengan program keluarga harapan (PKH) seharusnya di kasji lebih dalam. Pasalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menilai penyaluran subsidi listrik akan lebih efektif bila diberikan dengan kartu tersendiri dan dipantau oleh PLN.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, berdasarkan evaluasi PLN, selama ini subsidi listrik banyak yang tidak tepat sasaran. Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan subsidi hanya sekitar 15,7 juta keluarga sasaran.

Tapi kini, jumlah penerimaan subsidi listrik mencapai 45 juta keluarga. “kalau 46 juta itu artinya 190 juta jiwa, apa iya 80% rakyat indonesia harus disubsidi listriknya?” kata Sofyan, akhir pekan lalu.

Nah, dengan penyaluran subsidi listrik lewat kartu tersendiri, Sofyan yakin subsidi listrik akan lebih tepat sasaran. Sebab, PLN bisa memantau dari data pelanggan. “Di dalam data, ada nomor KTP, didatangi setiap bulan, kami ambil rekening listriknya. Jadi tak mungkin salah,”ujarnya.

Sekertaris TNP2K Baambang Widiyanto menyatakan, agarsubsidi lebih tepat sasaran, kini pemerintah tengah menyisir rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik. Caranya, TNP2K akan mengambil 40% masyarakat yang termiskin. “kalau tidak masuk dalam daftar 40% termiskin, tidak boleh menerima subsidi listrik,”katanya.

Catatan saja, pemerintah berencana menggabungkan penyaluran subsidi energy, yakni untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg), ke program keluarga harapan (PKH). Tujuannya agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo bilang, berdasarkan evaluasi pemerintah banyak penerimaan subsidi listrik golongan pelanggan 900 VA yang justru berasal dari keluarga mampu dan tidak berhak menerima subsidi. “ini harus diperbaiki, supaya tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan,”katanya.

Penulis: Agus Triyono

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty