JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak bagi para spekulan tanah semakin jelas. Ada tiga jenis pajak yang kini disiapkan untuk menekuk aksi para pemburu rente dari investasi saham.

pertama, pengenaan pajak progresif untuk kepemilikan tanah yang lebih luas. kedua, capital gain tax untuk transaksi tanah, dan ketiga, unutilized asset tax untuk tanah yang dibiarkan menganggur tanpa ada perencanaan.

“tiga skema pajak itu bisa berlaku kumulatif,” tandas mentri koordinator bidang perekonomian darmin nasution dalam dialog kebijakan ekonomi berkeadilan, kemarin (2/2) ini arti jika anda memiliki tanah luas yang dibiarkan menganggur dalam jangka waktu tertentu, harus membayar pajak progresif sekaligus unutilized asset tax.

adapun, pajak poresif harus anda atau perusahaan bayar jika memiliki lahan yang semakin luas. makin besar lahan makin besar pajak yang wajib di bayar. jika kemudian anda menjual aset tanah itu, pajak transaksi tanah berupa capital gain tax, pajak tersebut akan dikenakan pada nilai tambahan dari harga suatu tanah. “pajak ini lebih ke pajak penghasilan (PPh) cuma tidak bisa” kata darmin

menurut darmin, pemerintah perlu bikin kebijakan ini karena sistem pajak yang berlaku saat ini cenderung berpihak pada pengusaha padat modal. sudah begitu, ada kecenderungan penjual dan pembeli menurunkan nilai transaksi kena pajak.

sayang, darmin tidak menjelaskan besaran nilai pajak yang akan dikenakan, serta detail definisi yang dimaksud tanah menganggur. “hari senin, saya mulai rapat lagi dengan mentri yang lain,” kata dia. target pemerintah tahun 2019, pajak tanah lebih berkeadilan. pembeli dan penjual properti akan membayar pajak sesuai nilai transaksi.

kepala BKF suahasil nazara menambahkan, pajak penghasilan atau PPh final yang berlaku saat ini pada dasarnya memajaki selisih harga, seperti juga capital gain tax. hanya PPh levelnya 2,5%. ini semacam capial gain tax, tapi tidak exactly capital gain tax,” ujar dia.

direktur eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyarankan, basis pengenaan pajak lahan tidak produktif bisa di katagorikan jadi dua. pertama, pengusaha lahan tidak produktif dan pengusaha berlebih. kedua, “bisa juga sekalian diatur, tanah atau bangunan yang dijual kurang dari 5 tahun dianggap spekulasi sehingga dikenai pajak lebih tinggi,” katanya.

adapun capital gain tax merupakan jenis pajak ideal karena dikenakan dari keuntungan, sehingga lebih fair sesuai prinsip pajka. namun, kelemahannya: data harga perolehan tanah dan kepemilikan tak mendukung. alhasil, butuh integrasi data, sinergi BPN dan ditjen pajak .

ekonom bank mandiri anton gunawan menilai, kebijakan ini bisa mencegah bubble harga tanah yang bisa mebuat kolaps.

Sumber: Harian Kontan, jum’at 3 febuari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty