JAKARTA. Pemerintah ngotot tetap memberlakukan kewajiban divestasi atau pelepasan saham 51% bagi perusahaan tambang yang telah berstatus izin usaha pertambangan khusus. Hal ini mereka tegaskan menanggap keberatan dari PT. Freeport Indonesia terkait kewajiban tersebut sebagai sesuatu yang masuk akal.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM mengatakan, kewajiban tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, pemerintah juga menilai kewajiban tersebut sebagai sesuatu yang masuk akal.

Apalagi, Freeport sudah berproduksi di Indonesia selama lebih dari 40 tahun. “Sudah selama itu, masak tidak mau. Toh, nanti divestasi 51% itu pengelolaannya terserah, mau dibeli pemerintah, bermitra dengan pemerintah mereka yang mengelola. Kami Cuma pegang sahamnya saja,” katanya, Selasa (14/2).

Sebelumnya, Freeport melalui juru bicaranya, Riza Pratama, keberatan dengan kewajiban divestasi saham. Mereka ingin kewajiban divestasi saham hanya 30%, sesaui dengan kontrak karya.

Sumber: Kontan, Rabu, 15 Febuari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty