JAKARTA. Kementrian keuangan (Kemenkeu) tidak akan mengubah target setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini yang sebesar Rp 41 triliun, walau kinerja bank pelat merah cenderung merosot di tahun lalu. Namun, Kemenkeu akan menghitung ulang komposisi setoran dividen BUMN berdasarkan realisasi kinerja 2016.

Direktur Jendral Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, penentuan komposisi dividen BUMN tahun 2017 dilihat dari dua aspek. Pertama, perencanaan awal oleh krmrntrian BUMN yang telah dibahas dan ditetapkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan UU Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dalam perencanaan awal, perhitungan didasarkan proyeksi laba BUMN tahun 2016.

kedua, realisasi laba BUMN tahun 2016 hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “dari keduanya, Kementrian BUMN akan melakukan Update komposisi setoran dividen BUMN tahun 2017 berdasarkan target dividen BUMN yang telah direncanakan di APBN 2017,” ucapnya ke KONTAN, Selasa (14/2).

Askolani bilang, walau ada perubahan komposisi setoran dividen BUMN, hal itu tidak perlu dimasukkan dalam APBN perubahan 2017 karena targetnya masih sama. “alokasi per BUMN bisa disesuaikan oleh kementrian  BUMN setelah RUPS BUMN,” katanya. Dia bilang, sampai saat ini, belum ada pembahasan jika kemudian target deviden BUMN tahun ini meleset.

Kurangi belanja negara

Kekhawatiran penurunan setoran dividen BUMN diperkirakan terjadi sering dengan melemahnya kinerja perbankan plat merah di tahun 2016; dari empat, bank BUMN, hanya dua bank yang mencatatkan pertumbuhan laba, yaitu BNI dan BTN. sedangkan kinerja bisnis Bank Mandiri dan BRI kurang memuaskan. hasilnya, total laba bank BUMN tahun 2016 sekitar Rp 53,95 triliun atau turun 4,77% dari laba tahun 2015 yang senilai Rp 56,65 triliun.

dalam APBN 2017, dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp 41 triliun.dari jumlah itu, dari pendapatan laba BUMN perbankan ditargetkan sebesar Rp 10,49 triliun dan pendapatan laba BUMN non perbankan sebessar Rp 30,5 triliun.

ekonomi SKHA institute for global competitiveness eric sugandi bilang, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain seiring tingginya potensi penurunan setoran dividen BUMN tahun ini. apa lagi, pelemahan ekonomi yang terjadi di 2016, potensi penurunan kinerja tidak hanya terjadi di BUMN non perbankan. “perlu dicari sumber lain baik pajak, non pajak , atau potong belanja,” katanya.

Eric melihat, penerima negara bukan (PNBP) tahun ini berpeluang naik jika tren kenaikan harga minyak terus terjadi. sementara di sisi belanja, pemerintah bisa mengurangi subsidi.

ekonomi samuel aset manajemen lana soelistyaningsih menilai, jika dividen BUMN berkurang, ada ancaman pelebaran defisit. “defisit lebih tinggi, namun saya kira bisa dijaga di bawah 2,5% dari PDB,” ucapnya. dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,41% dari PDB atau Rp 330,2 triliun.

pelebaran defisit berpeluang terjadi karena sumber pendapatan baru yang terbatas dan kemungkinan shortfall penerimaan  perpajakan. “tahun lalu terbantu amnesti pajak tahap I dan II. tahun ini, ada tahap III, namun berat. normalnya, penerimaan perpajakan tertinggi Rp 1100 triliun, sedang target 2017 Rp 1.498 triliun. masih ada potensi penerimaan di bawah target Rp 400 triliun, ” kata lana.

Sumber: Harian Kontan, Kamis 16 febuari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty