Pengusaha jasa konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) menyambut baik pengesahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan berlakunya beleid ini , Gapensi berharap tak ada kriminalisasi yang kerap di rasakan oleh kontraktor kecil.

Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Bachtiar Ujung mengatakan, dengan adanya UU Jasa Konstruksi para pengusaha jasa konstruksi para pengusaha jasa konstruksi bisa lebih merasa nyaman dan aman dalam mengerjakan proyek-proyek konstruksi tanpa harus takut terlebih dahulu tim penilai dan dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Bachtiar.

UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan, dalam kontrak kerja konstruksi, salah satunya harus memuat tentang kegagalan bangunan yang memuat kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa bila terjadi kegagalan bangunan dan waktu pertanggungjawabannya.

Sumber: Kontan, Selasa, 28 Februari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty