JAKARTA. Para bankir masih harus bekerja keras dalam berbenah kualitas kredit. Apalagi, aturan relaksasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang restrukturisasi kredit bakal berakhir pada Agustus 2017.

Sebelum tenggat waktu itu, para bankir memelototi kredit yang masuk kategori dalam perhatian khusus (special mention). Kredit jenis ini berpotensi menambah tumpukan kredit bermasalah (NPL).

Per Desember 2016, kredit special mention mencapai Rp 196,92 triliun. Taswin Zakaria, Direktur Utama Maybank Indonesia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa opsi untuk mengatasi kredit dalam perhatian khusus. Diantaranya, monitoring debitur per industri dan restrukturisasi kredit.

Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin menyebutkan, pihaknya melonggarkan jadwal pembayaran cicilan kepada debitur special mention. NPL kuartal I-2017 dijaga di level 3%,ujar Glen, Senin (6/3).

Jan Hendra, Sekretaris Perusahaan Bank Central Asia (BCA) bilang, sektor konsumer menyumbang 51% dari total kredit special mention BCA. Secara industri, sektor transportasi, batubara dan minyak dan gas berkontribusi terbesar dalam kredit dalam pengawasan khusus.

Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK memprediksi, perbaikan ekonomi di tahun ini akan berimbas terhadap perbaikan kredit special mention.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty