Perppu, Senjata Baru Ditjen Pajak

images (7)

JAKARTA. Selain berpeluang meloloskan Indonesia dari label noncooperative jurisdictions, peraturan pemerintah peng ganti undang-undang atau Perppu mengenai pembukaan kerahasiaan data nasabah untuk pertukaran informasi secara otomatis akan menjadi senjata baru bagi Ditjen Pajak.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pembukaan kerahasiaan data yang akan diatur dalam Perppu tidak hanya untuk nasabah asing, tapi juga warga negara Indonesia.

“Dua-duanya . Pokoknya ada untuk keluar, ada untuk internal pajak,” ujarnya, Rabu (5/4).

Draf perppu ini masih dalam tahap finalisasi dan rencananya akan dibawa ke Presiden Joko Widodo pada Senin pekan depan (10/4). Dia memperkirakan implementasi Perppu bisa dimulai sekitar dua bulan lagi.

Dalam catatan Bisnis, munculnya opsi perppu ini karena revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal diperkirakan tidak rampung dalam waktu dekat.

Regulasi primer selevel UU yang memberikan akses ke terbukaan data perbankan menjadi salah satu syarat penerap an automatic exchange of informations (AEoI).

Indonesia akan menerapkan AEoI mulai September 2018. Namun, assessment dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) akan dilakukan tahun ini. Jika pada 31 Mei 2017 payung hukum primer domestik belum berlaku, Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) tidak bisa diaktifkan.

Selain itu, pada 30 Juni 2017 bisa jadi dilaporkan oleh Global Forum sebagai negara “fail to meet its commitment”. Akhirnya, pada 7-8 Juli 2017, OECD bisa melaporkan kepada G20 tentang daftar negara non-cooperative juridictions.

Hadiyanto, Sekjen Kemenkeu, mengatakan bahwa pemerintah juga sudah menerima masukan dari OECD terkait dengan rencana penerbitan regulasi primer di Indonesia itu. Dia mengatakan masih ada beberapa perbaikan tetapi secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan internasional.

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan perppu tersebut akan membantu otoritas dalam upaya inten sifikasi. Selama ini, DJP memiliki keterbatasan akses untuk data nasabah yang masih bersifat rahasia.

Dalam Pasal 35 UU KUP yang berlaku saat ini disebutkan kerahasiaan data atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya ditiadakan untuk tiga keperluan yakni pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kecuali untuk bank, kewajiban peniadaan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

PENEGAKAN HUKUM

Yon merujuk pada data deklarasi harta dalam implementasi kebijakan amnesti pajak. Hingga akhir implementasi, dana yang deklarasikan mencapai Rp4.865,67 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34% dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp1.678,15 triliun.

“Dengan keterbatasan DJP mengakses data perbankan, itu jumlah hartanya gede yang dideklarasikan dan selama ini kami tidak tahu,” kata Yon.

Perppu tersebut akan mampu memberikan tambahan kekuatan Otoritas Pajak untuk menggali potensi penerimaan negara. Apalagi, pemerintah akan melakukan pemeriksaan berbasis data implementasi amnesti pajak. Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC, mengatakan bahwa penegakan hukum mutlak dilakukan pascaimplementasi amnesti pajak.

Perppu yang tengah digodok sebagai syarat penerapan AEoI memang harus juga memberikan akses penggalian potensi bagi DJP. Apalagi, penambahan basis pajak baru masih menjadi agenda yang perlu diselesaikan agar beban pajak terdistribusi secara adil dan dipikul oleh WP sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing.

“Hendaknya memang berlaku baik untuk membuka data nasabah asing maupun data nasabah orang indonesia yang berada di perbankan dalam negeri,” ujarnya.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: