Kepala BKF, Suahasil Nazara mengatakan kajian tersebut termasuk dalam kajian revisi Undang-Undang PPh yang masih disusun.

“Secara prinsip saat revisi UU PPh kami review ulang seperti apakah kami tetap memiliki pajak final atau enggak,” kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2017.

Dirinya mengatakan pada prinsipnya, pihaknya mencari format pajak yang memungkinkan untuk UMKM agar taat dan patuh pajak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan pihaknya mengusulkan perubahan skema pemungutan PPh dari yang bersifat final menjadi tidak final dengan salah satu objek pajak yakni UMKM.

Ken mengatakan skema PPh final membuat Ditjen Pajak kehilangan informasi mengenai biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha. Padahal biaya pada suatu usaha merupakan penghasilan bagi usaha lain yang menjadi potensi pajak.

Selain UMKM, PPh final juga berlaku pada penghasilan pengalihan/jual beli tanah/bangunan dengan tarif 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan imbal jasa konstruksi yang berkisar dua hingga enam persen. Ken bilang sumbangan pajak dari sektor properti atau konstruksi tak sebanding dengan pertumbuhan sektornya.

“Dalam 10 tahun terakhir, properti konstruksi naik, tali pajaknya segitu-gitu saja,” ucap Ken bulan lalu.

Sumber: Metrotv.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com