Jakarta – Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menggelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Rapat tersebut membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Rapat dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017). Dalam rapat hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dan sejumlah pejabat Kemenkeu lainnya.

Rapat dibuka dengan 10 orang anggota dari 7 fraksi. Ketua Komisi XI , Melchias Marcus Mekeng, mengatakan agenda ini akan mendengarkan pemerintah terkait Perppu No 1 Tentang informasi perpajakan.

“Untuk rapat pengawasan dan legislasi dan pembahasan untuk menjadi undang-undang,” kata Melchias saat membuka rapat, di Komisi XI, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Seperti diketahui, lewat Perppu baru tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengintip data-data nasabah di lembaga keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar modal.

Sumber: http://www.detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Tak Berkategori

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty