KEMENTERIAN Keuangan (Kemkeu) bakal mendapat alokasi belanja sebesar Rp 45,72 triliun pada tahun 2018. Jumlah itu naik dari tahun ini sebesar Rp 40,77 triliun. Walau angka itu sudah disetujui Komisi 11 DPR, namun masih harus dibahas lagi dengan Badan Anggaran DPR sebelum disahkan di paripurna. Anggaran terbesar tertuju kepada Sekretariat Jenderal sebesar Rp 20,87 triliun. Lalu Ditjen Perbendaharaan Rp 12,5 triliun karena termasuk didalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) sawit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengoptimalkan belanja untuk mendongkrak investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. “Artinya yang terkait langsung dengan Kemkeu adalah insentif dan promososial yang tepat sasaran, juga reformasi birokrasi,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja Komisi XI DPR, Rabu (14/6).
Selain pagu anggaran, Kemkeu juga mengusulkan dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 12,97 triliun, dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)sebesar Rp 35,93 triliun. Anggaran itu untuk optimalisasi program prioritas nasional, memacu investasi, dan memantapkan pembangunan infrastruktur.
Sementara untuk kinerja tahun 2017, penyerapan anggaran Kemkeu hingga Mei 2017 baru tercapai 35% atau Rp 14,327 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani bilang belanja modal yang paling lambat realisasinya karena hanya terpakai dari Rp 101 miliar atau 8,77% dari alokasi Rp 1,19 triliun. “Serapan paling lambat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai mungkin terkait pengadaan yang agak cukup lama prosesnya. Biasanya yang agak besar itu baru ada hasilnya di triwulan III atau IV,’’ kata Askolani.
Sumber: Harian Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar