BATAM. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan mengusulkan dua nama wajib pajak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Penyanderaan merupakan upaya terakhir pemerintah untuk mengeksekusi para penunggak pajak yang tidak membayar pajak.

Kepala Seksi (Kasi) Penagihan KPP Pratama Batam Selatan, Nurochma mengatakan, kedua wajib pajak itu sudah bertahun-tahun menunggak pajak dan tak ada itikad untuk membayarnya.

Sehingga pihaknya mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Riau dan Kepri untuk memverifikasi tingkat kepatuhannya.

“Untuk data wajib pajak itu menjadi rahasia kami. Tapi yang jelas ada dua nama yang kami usulkan dan nanti DJP yang berwenang melakukan gijzeling itu,” katanya, Selasa (18/7).

DJP memerintahkan setiap KPP untuk memeriksa data wajib pajak dan melakukan penyanderaan bila ada wajib pajak, terutama pajak besar yang tidak membayarkan pajaknya.

Kriteria wajib pajak yang diusulkan dilakukan penyanderaan adalah yang memiliki tunggakan pajak di atas Rp100 juta.

Nurochma menjelaskan, masih ada beberapa wajib pajak yang menunggak pajak di atas Rp100 juta, selain kedua wajib pajak yang sudah diusulkan untuk disandera.

Hanya saja, pihaknya terkendala sejumlah persoalan, seperti seringnya pindah alamat dan kepemilikan badan oleh warga asing, seperti Singapura.

Sumber: sindobatam.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty