Untuk menghadapi persoalan daya beli yang melemah saat ini, sejumlah kebijakan harus diambil pemerintah. Pertama, yang paling bisa dilakukan adalah jangan menaikkan harga yang diatur pemerintah atauadministered prices.
Pemerintah telah mengajukan tambahan subsidi untuk gas elpiji, listrik, dan lain-lain. Harapannya adalah pemerintah tidak menaikkan administered prices di semester kedua sehingga daya beli tidak turun lebih dalam. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap menjaga pasokan bahan pangan agar harganya tetap stabil.
Kedua, mendorong daya beli bisa melalui bantuan langsung tunai (BLT) ataucash transfer. Tetapi karena saat ini sudah tidak ada lagi BLT, maka yang bisa dimanfaatkan sekarang adalah dana desa. Seharusnya dana ini bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa terpencil sehingga daya belinya meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di desa naik turun dari September 2016 ke Maret 2017 baik dari sisi persentase maupun nominalnya. Mungkin hal ini karena dana desa sudah mulai ada dampaknya.
Tetapi, perlu hati-hati juga membaca angka kemiskinan. Sebab sangat dipengaruhi oleh ambang batas garis kemiskinan. Jika penghasilan masyarakat bertambah sedikit saja, dia bisa pindah ke masyarakat tidak miskin.
Menurut saya, dua hal ini yang paling cepat untuk membantu mendongkrak daya beli masyarakat. Sebab, meningkatkan daya beli lewat pembangunan infrastruktur perlu waktu yang lama untuk melihat hasilnya.
Namun, jangan disalahartikan, dan menilai tidak perlu membangun infrastruktur karena penting mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, efektivitasnya dari sisi pasokan dan distribusi meningkatkan daya beli tidaklah mudah.
Pembangunan infrastruktur memang menyerap tenaga kerja, tetapi dampaknya baru bisa dirasakan masyarakat secara luas sekitar satu hingga dua tahun kemudian.
Sumber : kontan.co.id
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar