JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang para pengusaha impor dan ekspor Indonesia untuk mendengar keluh kesahnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Dengan bertemu langsung, maka Menkeu bisa mengambilnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan koordinasi percepatan proses perizinan tata niaga ekspor impor dan upaya penanganan dampak penertiban importir berisiko tinggi.

Dalam forum diskusi tersebut ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan reformasi dalam ekspor dan impor. Menurutnya, ada beberapa anggota asosiasi perusahaan retail yang sepakat untuk patuh terhadap aturan impor. Akan tetapi pihaknya menanyakan mengenai jaminan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak diperiksa pasca-mengikuti tax amnesty.

“Mereka mau kembali ke jalan yang benar, Januari 2016 sampai Juli 2017 apakah bisa dijamin pemerintah enggak ada pemeriksaan pajak. Ini mohon sekali karena mereka setuju ke jalan yang benar,” tanya Suryadi kepada Menkeu.

Sri Mulyani langsung menjawab pertanyaan Suryadi, ia mengungkapkan pihaknya masih tetap melihat aktivitas perpajakan di 2016 dan 2017. Namun, ia menjamin prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan.

“2016-2017 lihat performa aktivitas 2016. Saya punya whistle blower di perpajakan. Pajak dan Bea Cukai betul-betul kita empower,” kata Sri Mulyani di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, seorang pengusaha bahan baku industri batik mengungkapkan bahwa perusahaannya sempat menggunakan jasa importir berisiko tinggi untuk mengimpor bahan baku industrinya. Hal itu dilakukan dengan alasan volume impor yang kecil dan belum memahami aturan impor, termasuk ketentuan larangan dan pembatasan.

Namun dirinya mempertanyakan mengenai izin, karena belum terbukanya masing-masing teknis terkait. Dirinya memohon kepada Menkeu Sri Mulyani untuk pengusaha bayi di Pekalongan diberikan kesempatan bisa mengimpor sendiri.

“Kami susah mengurus izin karena belum terbukanya masing-masing teknis terkait. UKM Pekalongan pengusaha batik. tolong diberi kesempatan mengimpor sendiri. Tapi saya rekomendasi dipermudah izinnya,” ungkapnya kepada Sri Mulyani.

Hal itu pun langsung dijawab oleh Menkeu Sri Mulyani, menurutnya dirinya akan membentuk tim kecil untuk bisa merespons perizinan. Dirinya juga mengapresiasi kepada pengusaha yang berniat untuk patuh meskipun dengan beberapa catatan.

“Tadi saya sudah bicara akan bentuk tim kecil, untuk bisa merespons perizinan, dan saat ini akan menerbitkan izin dari beberapa yang hadir. Orang menginginkan ingin patuh tapi aturannya jangan berbelit-belit. ini saya rasa permintaan yang fair supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. Bapak dari pekalongan perusahaan kain dan benang untuk bisa impor sendiri, nanti saya minta Bea Cukai untuk beri izin supaya tidak menambah beban,” jelasnya

Sebagai informasi, Hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sumber: okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty