Pemerintah menargetkan dapat memangkas larangan ter­batas (lartas) terhadap perizinan impor. Untuk diketahui, lartas merupakan perizinan terbatas di sektor perdagangan. Langkah ini diambil akan aktivitas impor lebih sederhana dan efisien. Karena, panjangnya prosedur lartas selama ini dianggap men­jadi salah satu pemicu lamanya kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Menteri Koordinator Per­ekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, tim reformasi perizinan menargetkan bisa me­mangkas lartas sebanyak 19 persen dari total HS (Harmo­nized System/HS). Sehingga bisa menyamai lartas negara tetangga.

“Saat ini, lartasnya ada 49 persen (5.299 HS). Sedangkan Malaysia dan Thailand itu hanya 17 persen (jumlah lartasnya),” ucap Darmin saat Rapat Strategi Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT) di Kemente­rian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, kemirin.

Darmin optimistis, pemerintah bisa menurunkan jumlah lartas. Menurutnya, pemerintah akan menurunkan persentase lartas melalui berbagai macam ke­bijakan. Salah satunya dengan menyederhanakan pemeriksaan izin impor sehingga tidak ber­lapis-lapis. Nanti tidak ada lagi barang yang sama di beberapa kementerian. Selain itu, pemerintah bakal menyiapkan dengan single risk management.

“Di Priok operasi kewenangan 15 kementerian ditambah 3 lembaga 18 ya masing-masing selama ini punya standar me­meriksa sendiri ukuran risikonya lain-lain,” tutur Darmin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, untuk menopang target itu, pemerintah bakal me­nyederhanakan izin tata niaga perdagangan internasional dan mengimplementasi pengawasan post border.

Ani-sapaan akrab Sri Mulyani-mengatakan, penyederhanaan izin tersebut dituangkan dana pernyataan bersama (joint statements) antara Kementerian keuangan dan beberapa kemen­terian/lembaga terkait termasuk Menteri Koordinator Pereko­nomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kepala BPOM.

“Kita akan buat tim kecil untuk menerbitkan perizinan, sama BPOM (Badan Penga­wasan Obat dan Makanan) dan Kementerian Pertanian. Dari pemerintah perlu berorganisasi dengan baik juga. Jadi pengu­saha (misalnya) kain dari Peka­longan, akan saya yakinkan agar izin impornya diberikan secepat mungkin,” katanya.

Menurut Ani, harmonisasi dilakukan untuk mengatur lartas yang berbeda tetapi mengatur komoditas yang sama, ke depan­nya dapat disederhanakan men­jadi satu peraturan. Selanjutnya, strategi ini juga dapat berupa penyederhanaan persyaratan atau kriteria agar Usaha Kecil Menen­gah memperoleh izin impor ter­hadap komoditas yang dijadikan sebagai bahan baku

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty