JAKARTA. Pemerintah mempertegas aturan perpajakan terkait controlled foreign companies (CFC) atau perusahaan di luar negeri yang di kendalikan oleh wajib pajak dalam negeri. Penegasan ini dilakukan untuk agar tidak ada lagi penghindaran pajak dengan memanfaatkan pajak rendah di negara lain. Aturan ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 tahun 2017.

PMK ini mewajibkan setiap wajib pajak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan kepemilikan saham minimal 50% perusahaan luar negeri menyetor pajak atas dividen yang didapat. PMK ini mewajibkan pembayaran pajak dividen atas penyertaan modal di badan usaha luar negeri non bursa , baik yang dikendalikan langsung maupun tidak langsung. “Ini bagus karena praktik penghindaran pajak tidak hanya ada satu layer kepemilikan, namun pengendalian bertingkat,” ujar Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center Bawono Kristiaji, Rabu (2/8).

Sumber : Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty