Pengusaha berharap cemas aksi buruh bisa menggerus iklim bisnis dan investasi
Jakarta. Tensi demonstrasi buruh terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Contohnya, mogok kerja Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Cointainer Terminal (JICT yang berakhir Senin (7/8). Laluu pada sSElasa (8/8) ada demonstrasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang serentak dilakukan di beberapa kota besar. Pada waktu bersamaan ada juga demonstrasi Federeasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Demikian juga di Makassar, ada demonstrasi dari Gerakan Buruh Sulawesi Selatan (GBS) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Eskalasi demonstrasi dan mogok kerja yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah itu membuat pengusaha resah. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, aksi tersebut telah membuat kepercayaan terhadap iklim usaha di Indonesia merosot dan rusak.
Jika tidak diselasaikan dengan baik, dikhawatirkan investasi akan semakin seret. “Saya tidak tahu apakah ini dibiayai asing untuk menurunkan citra Indonesia atau ada muatan politik merong-rong pemerintah yang legitimate, tapi apa pun namanya, ini harus dihentikan, karena meruntuhkan kepercayaan dunia udaha,” katanya ke Kontan, Selasa (8/8).
Menurut Ade, buruh bisa menyuarakan aksinya secara elegan tanpa mencederai iklim investasi dan bisnis. Kerusakan iklim investasi dan bisnis justru akan berpengaruh juga ke hidup buruh.
Jaga stabilitas ekonomi
Ade berharap, jika kemudian aksi tersebut bermuatan politisi, aktor intelektual bisa menunjukkan jati diri mereka. Unsur politisi semakin kental karena pada Juni 2018 mendatang ada pemilihan kepala daerah secara serentak. Setelah itu disusul dengan pemilihan presiden secara langsung di tahun berikutnya.
Rico Rustombi, Ketua Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain mengatakan, demonstrasi yang terus menerus berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Contohnya mogok kerja pegawai JICT yang membuat arus masuk dan keluar barang di pelabuhan terganggu.
Kondisi seperti itu tidak disukai para pengusaha dan investor. ” Sangat penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dari sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saran dan harapan Kadin tentu mogok kerja tidak boleh terjadi kembali,” tegas Rico.
Susilo Andi Darma, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, saat ini serikat pekerja sudah semakin dewasa. Sehingga demo yang dilakukan akan lebih pada dorongan rasa ketidakadilan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Hal itu muncul karena ketidakpuasan terhadap pengaturan dan tata kelola dibidang ketenagakerjaan. “Hal ini harus segera diselesaikan antara pemangku kebijakan, pengusaha dan serikat pekerja atau adanya dialog Tripartit,” ujarnya.
Sedangkan Aloysius Uwiyono, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, menilai, jika demonstrasi yang dilakukan pekerja atau buruh adalah menuntut kesejahteraan, maka sesuatu yang wajar. Bila demo tak menemui titik terang, ia bilang buruh bisa menyelesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Jika kemudian buruh menuntut permasalahan yang berhubungan dengan isu politik, menurut Aloysius, bisa jadi demonstrasi yang dilakukan buruh ditunggangi kepentingan politik. Apalagi bila ada politisi di dalam serikat buruh. “Pekerja itu tuntutannya ya seputar kesejahteraan. Kalau mereka sudah menuntut yang lain, itu sudah bisa terjadi politisasi,” katanya.
Sumber: KONTAN
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Artikel
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar