SEMARANG. Ketakutan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi, adalah dikaitkan dengan pajak. Hal ini dibuktikan ketika seorang penelpon asal Purwodadi, Agung, yang menanyakan keterkaitan sensus ekonomi dengan pajak.

Pertanyaan itu disampaikan langsung ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam acara Mas Ganjar Menyapa, yang digelar Sindo Trijaya FM Semarang, di Puri Gedeh Semarang, Selasa (8/8). “Apakah sensus ekonomi itu untuk mengantisipasi pengemplang pajak?” tanya Agung, penelpon dari Purwodadi.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Margo Yuwono, yang mendampingi Ganjar. Menurut Margo, bahwa sensus ekonomi tak terkait dengan pajak. Apalagi menginformasikan masyarakat yang disensus.

“Dalam undang undang statistik, kerahasiaan informasi itu dilindungi. Selain itu BPS tidak berhak memberikan informasi data individu ke publik. Sensus ekonomi hanya untuk menakar ekonomi masyarakat,” jawab Margo Yuwono.

Margo menambahkan, bahwa dalam sensus ekonomi juga akan diketahui kendala dalam UMKM itu sendiri. Selain itu akan menggali karakteristik dari UMKM tadi.

“Khusus untuk usaha menengah besar, juga akan diketahui bagaimana kondisi kesehatan usahanya, juga kendalanya apa. Kalau usaha besar dan UMKM bisa tumbuh bersama, maka ekonomi di Jateng bisa tumbuh pesat. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jateng dalam triwulan kedua adalah 5,18 persen. Jadi trennya positif dan telah melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi seluruh Indonesia,” tambah Margo.

Sementara Ganjar Pranowo menambahkan, bahwa dengan data dari sensus ekonomi, bila dikombinasikan secara bersama , maka para ahli ekonomi akan menganalisa bahwa ekonomi di Jateng ke depan seperti apa. “Kalau saya pribadi, optimis akan semakin baik,” kata Ganjar.

Maka itu Ganjar mengimbau kepada masyarakat agar jujur dalam memberi informasi kepada petugas sensus ekonomi. Karena kesalahan informasi sedikit, dampaknya bisa semakin kacau.

Sumber : suaramerdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty