Jakarta. Aturan taksi online yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dicabut Mahkamah Agung (MA). Operator taksi online masih irit bicara soal pencabutan itu.

“Terkait hal ini, masih kami pelajari, jika ada informasi, akan kami kabari. Terima kasih.” kata pejabat Humas Gojek, Rindu, saat dihubungi detikcom, Selasa (22/8/2017) malam.

Head of Communications Uber Indonesia Dian Safitri menuturkan hal yang sama. Sedangkan Grab belum bersedia menanggapi pencabutan aturan tersebut.

“Terima kasih sebelumnya, tapi mohon maaf Grab tidak ada tanggapan mengenai keputusan MA tersebut,” kata PR Manager Grab Dewi Nuraini saat dihubungi terpisah.

Sebagai informasi, terdapat sedikitnya 6 orang yang kesemuanya adalah pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

MA mencabut 14 pasal dalam Permenhub tersebut. Majelis menilai peraturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Putusan itu diketuk oleh hakim agung Supandi, hakim agung Is Sudaryono, dan hakim agung Hary Djatmiko.

Sumber: detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty