Kementerian Keuangan RI hari ini melaksanakan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Rapat membahas tentang evaluasi pengelolaan utang negara.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan untuk apa saja utang negara digunakan.

Dia menyebutkan per Juli 2017 jumlah utang negara tercatat Rp 3.780 triliun dan sudah disalurkan dengan baik. “Utang negara memang naik tapi kami belanjakan untuk yang produktif dan bisa dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senin (4/9/2017).

Dia mengatakan, utang sudah disalurkan ke infrastruktur seperti pembangunan bandara, bendungan, jalan, kereta api hingga perumahan.

Sri Mulyani menambahkan, masyarakat juga merasakan dampak langsung APBN. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), beasiswa Bidik Misi, ruang kelas baru, pembangunan sekolah yang operasinya dibiayai APBN hingga kartu Indonesia pintar (KIP).

Dia menjelaskan ada kenaikan di beberapa pos anggaran seperti PKH naik jadi Rp 11 triliun dari sebelumnya Rp 1,8 triliun. Untuk jaminan kesehatan Rp 5,6 triliun hingga kenaikan dana untuk bantuan operasional sekolah (BOS).

“Ini kami menjawab pertanyaan masyarakat yang menganggap kami hoax, seolah pemerintah tidak tau ke mana larinya utang. Kami tahu secara agregat,” ujarnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty