Soal Tere Liye, Pengamat Sebut Pajak Penulis Perlu Turun

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, besaran tarif pajak royalti penulis yang dihitung sebagai Pajak Penghasilan (PPh) perlu diturunkan guna mencerminkan prinsip keadilan dan membantu profesi penulis buku.

Artinya, Yustinus sepakat dengan keluhan Tere Liye, penulis buku, dalam laman Facebookpribadinya soal tarif pajak tinggi pada penulis buku.

“Saya sepakat, tarif PPh pemotongan untuk royalti penulis sebaiknya diturunkan. Supaya lebih fair [adil], masuk akal, dan membantu cash flow (arus keuangan) penulis,” ujar Yustinus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Pasalnya, pungutan pajak royalti penulis cukup tinggi meski dianggap sebagai pekerjaan bebas, sehingga yang penghasilannya kurang dari Rp4,5 miliar bisa dihitung dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).

“Penghasilan netonya diakui sebesar 50 persen, baru dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikenai pajak sesuai tarif berlaku,” jelas Yustinus.

Sehingga, saat ini, tarif pajak royalti penulis sebesar 15 persen atas jumlah bruto. Padahal, menurut Yustinus, seharusnya hanya sekitar 10 persen dari total penjualan buku.

“Pangkal masalah, saya kira ada pada PPh Pasal 23 atas royalti penulis buku, yang dipotong 15 [persen] potong atas jumlah bruto. Memang kejam ya? Saya setuju,” kata Yustinus.

Dengan tarif pajak 15 persen dan berlaku pada rentang penghasilan kena pajak Rp150-250 juta, maka penulis setidaknya perlu berpendapatan dari penjualan buku sekitar Rp1,5-2,5 miliar. Tarulah harga buku Rp100 ribu per buku, maka penulis harus menjual hampir 15 ribu eksemplar.

Selain itu, seperti ketentuan saat ini, penulis harus pula mendapat hak untuk mengkreditkan pajaknya. Bahkan, lebih baik lagi bila diimbangi dengan restitusi yang lebih mudah dan cepat.

Untuk itu, Yustinus melihat, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tarif pajak tersebut bersamaan dengan rencana perubahan Undang-Undang (UU) PPh.

Adapun usulan perubahan UU tersebut telah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 dan akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya, Tere membuat status di laman Facebook pribadinya yang berisi soal keluhan pajak tinggi dari pemerintah dan penerbit buku terhadap penulis.

Dalam hitungannya, penulis disebut menjadi pembayar pajak paling tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas,” kata Tere.

Tak hanya itu, ia juga mengaku kecewa lantaran sudah setahun mengadu keluhan ini ke DJP dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), namun tak pernah ditanggapi.

Alhasil, ia memilih memutus kerja sama dengan dua penerbit buku, yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 Juli kemarin. Sehingga, buku-buku karyanya hanya dijual sampai 31 Desember mendatang. Namun, per 1 Januari tak lagi dijual.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: