Target Ketinggian, Ditjen Pajak Panik, Masyarakat Tambah Panik

Target pajak tak lagi tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi pada 2016 dan target pada 2017, target penerimaan pajak memang lebih tinggi, namun pertumbuhannya tidak lebih besar.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar, mendorong pertumbuhan penerimaan pajak di tahun depan akan lebih berat. Sebab sudah tidak ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty yang cukup ampuh mendorong penerimaan pajak.

“Jadi saya kira Bu Menteri cukup konservatif targetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%, karena yang lalu kita masih ada unsur tax amnesty di dalamnya. Sedangkan 2018 ke depan tidak ada lagi,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dalam postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 9,3%. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan target penerimaan pajak revisi 2017 sebesar 13%.

Menurut Willgo target tersebut cukup tepat. Sebab jika ditargetkan lebih tinggi maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan kebingungan untuk mengejarnya dan dikhawatirkan melakukan berbagai cara untuk mengejarnya. Sehingga membuat masyarakat panik.

“Bagi kami kalau target pajak terlalu tinggi, Ditjen Pajak pasti akan panik. Kalau Ditjen Pajak panik, maka masyarakat akan lebih cenderung panik lagi, berasa dikejar-kejar. Ini tidak kondusif untuk pergerakan sektor riil,” imbuhnya.

Nah, jika sektor rill terganggu atas hal tersebut, kata Willgo akan membuat daya beli masyarakat turun. Alhasil pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

“Nah, saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang menurun, beberap gerai modern market di pemberitaan mengalami kemerosotan, dan cenderung turun dan tutup. Ada wanprestasi terhadap vendornya. Bagaimana pemerintah dorong daya beli ini sehingga sektor pajak dicapai,” tukasnya.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR menggelar RDP guna membahasa asumsi makro 2018. RDP hari ini merupakan rapat lanjutan kemarin yang diputuskan untuk diskors.

RDP yang dimulai pukul 11.00 WIB kembali dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, serta perwakilan dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hari ini giliran anggota Komisi XI menyampaikan tanggapan serta pertanyaan terkait asumsi makro tersebut.

Dalam postur RAPBN 2018 ditetapkan asumsi dasar makro ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar Rp 13.500 per US$, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,3%, rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak sebesar 800 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,2 juta barel setara minyak.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: