Target Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 9,3%, DPR: Harus Topang Pertumbuhan Ekonomi

Perumahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.609,4 triliun. Target penerimaan pajak ini tumbuh 9,3% dibandingkan tahun lalu.

Anggota DPR Komisi XI M Misbakhun mengatakan, kredibilitas APBN pada tahun 2018 perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar APBN 2018 dapat berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

“Saya yakin, pertumbuhan ekonomi 5,4% harus dengan pertimbangan matang karena 2018 adalah tahun ke-4 pemerintah Pak Jokowi. Tolak ukurnya bukan saya akan melakukan apa? Tapi saya sudah melakukan apa? Nanti kalau dialami, kualitas spending,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (7/11/2017).

Untuk mencapai APBN yang berkualitas, penerimaan pajak pun diharapkan dapat terus meningkat. Sebab, sebagian besar penerimaan negara sangat bergantung dengan pajak.

Pada tahun 2018 mendatang, penerimaan pajak berpotensi dapat meningkat. Perbaikan rating investasi hingga layanan yang diberikan oleh pemerintah diyakini dapat menjadi pendorong arus investasi yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Menurut Misbakun, penerimaan pajak ini harus mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan juga dapat menjamin tak adanya pemangkasan anggaran.

“Pertumbuhan 5,4% itu ditopang penerimaan pajak yang kuat karena 2018 hanya tumbuh 9,3%, jauh beda dibanding sebelumnya yang mencapai 12%. Pertumbuhan 5,4% kalau ditopang pajak kuat maka pemerintah tidak akan kurangi DAK DAU, tidak self blocking lagi, atau perubahan signifikan ke depan,” ujarnya.

Namun, pemerintah harus memperhatikan secara cermat upaya peningkatan penerimaan pajak. Sebab, program tax amnesty tak lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 (tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan) sudah kami berikan, jadi senjata yang dibutuhkan untuk penerimaan pajak yang semestinya kuat,” ujarnya.

Selain penerimaan pajak, pemerintah juga diberikan catatan oleh DPR terkait inflasi. Stabilitas inflasi, utamanya dari sektor pangan harus terus dijaga karena memberikan efek multiplier bagi ekonomi Indonesia.

“Langkah jaga inflasi harus sinergis. Satgas ketahanan pangan harus dikoordinasi. Satgas penegak hukum juga agar pasar tidak dikontraksi penegak hukum, jadi masyarakat kesulitan akses kebutuhan pokoknya,” ungkapnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: