Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan banyak para pelaku bisnis online atau e-commerce yang memiliki penghasilan di atas Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebabnya karena sistem pelaporan pajak di Indonesia menggunakan self assessment.

“Banyak yang tidak lapor Surat Pemberitahuan (SPT), tidak bayar pajak meski omzetnya sudah lebih dari Rp 4,8 miliar setahun,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Hestu Yoga mengatakan, transaksi bisnis online mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 100 triliun per tahun. Nilainya diprediksi terus meningkat akibat tren pergeseran gaya hidup berbelanja masyarakat Indonesia dari konvensional ke e-commerce.

“Transaksi e-commerce mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 100 triliun. Tapi jumlahnya belum ada data dari BPS. Di konvensional turun, tapi bukan berarti daya beli turun. Bergeser ke e-commerce dan ini harus diantisipasi,” tuturnya.

Menurut dia, pelaku bisnis online tidak patuh menunaikan kewajiban membayar pajak karena sistem pelaporan saat ini self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Kalau self assessment banyak yang tidak mau lapor, karena ketidakpahaman atau tidak terlalu peduli ada kewajiban perpajakan di situ. Bisa saja jualan sekarang, tapi tidak lapor apa-apa, tidak lapor SPT, tidak bayar pajak padahal sudah jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omset di atas Rp 4,8 miliar per tahun,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak sedang menyiapkan aturan skema atau mekanisme pemungutan pajak e-commerce yang dapat menjangkau seluruh pelaku usaha bisnis online.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty