Formulasi Pajak Penulis, Sri Mulyani: Agar Tidak Semakin Rumit

Jakarta. Pemerintah akan mengkaji formula yang tepat untuk mengakomodasi usul penghitungan pajak penghasilan profesi khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan ini bertujuan menyederhanakan aturan dan administrasi yang mudah dipahami petugas serta wajib pajak.

“Di sisi lain, menjaga agar kebijakan pajak kita tidak semakin rumit. Kalau semakin rumit, aparat yang menjalani kebijakan bisa tertekan,” kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2017.

Menurut Sri Mulyani, rumitnya kebijakan perpajakan dapat menghambat kepatuhan para wajib pajak. Dia menegaskan, pemerintah menerima masukan ihwal penghitungan pajak penulis yang dianggap jauh lebih tinggi dibanding profesi lain.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memperhitungkan “modal penulis” berupa biaya proses penulisan melalui norma penghitungan pajak penghasilan (NPPN) sebesar 50 persen. Dengan demikian, penghasilan yang dikenai pajak adalah penghasilan royalti penulis dikalikan norma 50 persen dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. “Kalau ternyata di bawah patokan penghasilan tidak kena pajak, ya dia bisa enggak bayar sama sekali.”

Sri Mulyani berpendapat, penetapan pajak final justru akan merugikan profesi penulis. Karena itu, pemerintah memberlakukan pajak penghasilan dengan tarif berjenjang sesuai dengan penghasilan kena pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Puspita Wulandari, mengatakan pajak penghasilan yang dipotong penerbit dari royalti penulis dapat dimasukkan ke pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT). “Jadi tidak ada double taxation atau pemajakan dua kali,” katanya. Penulis juga dapat mengajukan permohonan pengembalian lebih bayar pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

Polemik pajak penulis muncul setelah novelis Tere Liye memutus kontrak dengan penerbit Gramedia dan Republika. Dia memprotes pungutan pajak penghasilan superneto yang dibebankan kepada penulis tanpa memperhitungkan biaya survei dan riset dalam proses penulisan. Menurut Tere, pajak royalti penulis seharusnya bersifat final atau tidak dikenai lagi setelah dipotong penerbit secara otomatis.

Tere juga meminta pengurangan tarif pajak penghasilan disamakan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. “Saya titip pesan, kalau bisa, pajak royalti sifatnya final dan angka paling besarnya 5 persen. Di bawah itu lebih bagus, apalagi jika sama seperti UMKM, 1 persen,” kata Tere di Jakarta Convention Center, Sabtu pekan lalu.

Ihwal hal tersebut, Sri Mulyani menyebut ada perbedaan signifikan antara jenis tarif pajak penghasilan penulis buku dan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kalau UMKM tak menggunakan pembukuan, kemudian diberikanlah aturan dalam bentuk pajak final satu persen. Itu berarti kan bruto (pendapatan kotor),” tuturnya.

Tarif pajak yang lebih tinggi, kata Sri Mulyani, dalam hal ini akan menyulitkan pelaku UMKM, yang karakter usahanya berbeda dengan penulis. “UMKM akan bilang kalau mereka rugi tetap harus bayar pajak, padahal kan usaha yang rugi seharusnya tak bayar,” ucapnya.

Sumber: tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: