Kepala Pajak DKI Diincar DPRD Terkait Terlalu Rendahnya NJOP di Pulau Reklamasi

Kepala Pajak DKI Diincar DPRD Terkait Terlalu Rendahnya NJOP di Pulau Reklamasi

Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI (BPRD DKI), Edy Sumantri, diincar Komisi C DPRD DKI untuk dimintai keterangan terkait terlalu rendahnya nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di pulau reklamasi.

Edy sebelumnya menetapkan NJOP tanah hanya sebesar Rp 3,5 juta untuk pulau reklamasi A, B, C, D, E, F, dan G lewat surat keputusan Kepala BPRD DKI, sebelum Edy pergi naik haji, Agustus lalu.

“Sudah kami panggil Badan Pajak DKI. Senin pekan depan mereka mesti ketemu kami,” kata Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso ketika dihubungi Wartakotalive.com, Santoso (14/9/2017) siang.

Santoso menegaskan, target utama pihaknya adalah Kepala BPRD, Edy Sumantri yang hadir dan memberi keterangan.

“Kalau dia (Edy) tak datang, ya kami batalkan pertemuannya. Diundur saja sampai dia yang datang pokoknya. Ini masalah serius, harus datang kepala BPRD,” ujar Santoso.

Selain itu pihak DPRD juga mengundang kantor jasa penilai publik (KJPP)

KJPP diundang untuk menjadi second opinion sekaligus pembanding dari argumen pihak BPRD DKI.

“Nanti KJPP akan membantu kami menilai apakah angka NJOP Rp 3,5 juta itu layak atau tidak,” ujar Santoso.

NJOP tanah di pulau reklamasi A – G dinilai terlalu murah lantaran tak sama dengan NJOP di kawasan Ancol dan Pulau H.

Disana NJOP mencapai Rp 25 juta – Rp 30 juta.

DPRD memilih meminta klarifikasi mengenai NJOP pulau reklamasisetelah mendengar informasi tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menyelidiki persoalan terkait penetapan NJOPtersebut.

Apalagi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga juga pernah menegaskan NJOP di pulau reklamasi mesti sama dengan di kawasan Ancol bahkan Menteng.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati juga lepas tangan terkait penetapan NJOP di pulau A – G oleh BPRD DKI.

“Wah kalau itu ya urusannya Pak Edy. Bukan saya kalau soapNJOP,” ujar Tuty ketika dihubungi Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.

Tuty mengatakan, dirinya hanya berusurusan dengan DPRD DKI terkait pembahasan 2 Raperda terkait pulau reklamasi.

Tuty akan segera mendorong DPRD DKI untuk segera membahas dan mengesahkan 2 Raperda terkait pulau reklamasi dalam waktu dekat.

Hal itu dilakukan agar proyek pulau reklamasi bisa kembali berjalan. Terutama untuk pulau C, D, dan G.

Sebab dalam waktu dekat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mencabut sanksi administrasi (moratorium) untuk ketiga pulau tersebut.

Namun Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik, bersikukuh tak mau membahas 2 Raperda tersebut.

Taufik menyebut bahwa ada sejumlah pertimbangan yang membuat anggota dewan enggan membahas dan mengesahkan 2 Raperda pulau reklamasi.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: