Melalui kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa ini diharapkan 47 desa di Balangan segera menyelesaikan pembayaran pajaknya.

Karena ada sanksi yang cukup berat bagi desa jika kewajiban pembayaran pajak tak diselesaikan.

Kasi Datun Kejari Balangan, Januar Hapriansyah, SH.MH dalam penyampaian materinya pelanggaran hukum pajak dalam pasal 39 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja, tidak menyampaikan surat pemberitahuan akan ada sanksi.

“Yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahu dan denda (4) empat kali pajak terutang,” ujarnya.

Oleh karena ia mengharapkan kewajiban pembayaran pajak ini segera diselesaikan.

Sementara itu, Bambang dari kantor perpajakan mengatakan bahwa anggaran pendapatan negara salah satunya terbesar dari pajak.

“Selain belum bayar, desa juga banyak yang belum melaporkan,” ujarnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty