Wajib Lapor Pajak

Masyarakat jagat maya dibuat heboh oleh cuitan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam akun Twitter-nya. “Lagi heboh smartphone yang baru rilis, ya? Ingat, tambahkan smartphone di kolom harta SPT Tahunan, ya. #SadarPajak,” demikian kicauan Ditjen Pajak di Twitter.

Kewajiban memasukkan telepon pintar (smartphone) dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan bukan isapan jempol. Telepon pintar, begitu pula telepon genggam (handphone), termasuk di antara 36 jenis harta yang wajib dimasukkan dalam SPT. Telepon termasuk jenis peralatan elektronik atau furnitur, dengan kode harta 055.
Tak hanya telepon pintar, sejumlah perabotan “remeh-temeh” lainnya pun wajib masuk SPT tahunan, misalnya sepeda. Bahkan, bila mengacu pada spesifikasi elektronik atau furnitur di daftar 36 jenis harta itu, berarti perabotan seperti TV, AC, kulkas, mebel, dan sejenisnya wajib dimasukkan dalam SPT tahunan.

Ditjen Pajak juga menyatakan pakaian, tas, sepatu, atau peralatan rumah tangga, seperti piring dan gelas yang harganya mahal wajib masuk SPT. Meski demikian, belum ada klarifikasi yang jelas mengenai batasan harga perabotan yang wajib masuk SPT. Alasannya, undang-undang perpajakan tidak mengatur secara tegas batasan nilai maupun jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT.

Justru dari situlah polemik meletup. Pertanyaan konyol kemudian bermunculan. Misalnya bagaimana dengan telepon genggam yang harganya cuma ratusan ribu rupiah atau sepeda butut yang harganya hanya beberapa puluh ribu rupiah? Berapa batasan harga untuk pakaian, tas, sepatu, piring, gelas, sendok, dan garpu yang wajib dimasukkan dalam SPT tahunan?

Tak ada yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wajar pula bila masyarakat jagat maya heboh. Apalagi belum lama ini Ditjen Pajak juga diprotes seorang novelis yang merasa diperlakukan tidak adil karena karya-karyanya dipungut pajak yang sangat besar dan tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai pengarang.

Sejatinya tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat ihwal kewajiban memasukkan 36 jenis harta di kolom harta SPT tahunan. Mereka tidak terkena pajak tambahan. Kewajiban itu semata-mata untuk sinkronisasi basis pajak dan data wajib pajak (WP).

Dengan adanya kewajiban memasukkan harta ke dalam SPT, Ditjen Pajak bisa memastikan kesesuaian besarnya penghasilan WP dengan besarnya tambahan harta yang terjadi dalam setahun. Persoalan baru muncul bila WP berbuat curang, menutup-nutupi, atau tidak melaporkan harta dan penghasilannya secara benar. Asalkan jujur, tak ada alasan bagi WP untuk khawatir.

Berkaca pada polemik-polemik perpajakan yang terjadi selama ini, kita meminta Ditjen Pajak lebih jeli dan proaktif menyosialisasikan aturan-aturan perpajakan. Kewajiban memasukkan 36 jenis harta dalam SPT adalah aturan yang sudah lama dirilis, bahkan menjadi platform program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Polemik tak akan muncul jika masyarakat paham aturan. Kontroversi tak akan mencuat bila kebijakan-kebijakan pemerintah dikomunikasikan secara bernas dan tuntas kepada masyarakat, baik maksud, tujuan, maupun filosofi yang mendasarinya.

Kewajiban memasukkan 36 jenis harta ke dalam SPT adalah aturan yang bisa mendatangkan banyak faedah. Di satu sisi, aturan itu mempermudah Ditjen Pajak melacak WP patuh dan WP nakal. Berbekal basis data WP yang lebih rapi dan akurat, pemerintah lebih mudah membangun tata kelola yang baik (good governance) di bidang perpajakan dan lebih gampang menggenjot penerimaan pajak.

Di sisi lain, aturan tentang kewajiban memasukkan harta ke dalam SPT bakal menciptakan budaya tertib, budaya sadar, budaya patuh, dan budaya jujur di kalangan WP dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Basis data pajak yang akuntabel juga bisa menutup peluang penyelewengan uang negara oleh oknum aparat pajak.

Kita terus mengingatkan Ditjen Pajak bahwa pemahaman yang baik lahir dari komunikasi yang baik, bukan dari polemik atau kontroversi. Pemahaman masyarakat turut menentukan kinerja penerimaan pajak. Pemahaman yang baik menghasilkan kesadaran. Kesadaran menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan menghasilkan ketaatan.
Di tengah perlambatan ekonomi seperti sekarang, ketaatan membayar pajak sedang diuji.

Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus lalu baru mencapai Rp 686 triliun atau 53,5 persen dari target setoran pajak dalam APBNP 2017 sebesar Rp 1.283 triliun. Bila target penerimaan pajak meleset, anggaran pembangunan bisa terancam, mengingat 85 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan.

Komunikasi saja tentu tidak cukup. Agar tidak menimbulkan syak wasangka dan demi menjaga kredibilitas, Ditjen Pajak seyogianya terus melengkapi dan memperbarui aturan. Jangan sampai muncul kesan aturan pajak sengaja dibuat ‘elastis’ agar bisa digunakan sesuai kepentingan Ditjen Pajak dan para aparatnya.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: