RPP Perpajakan akan Meningkatkan Penerimaan Negara?

Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berisi tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Rencananya, beleid tersebut akan menjadi pegangan untuk stabilitas investasi bagi para investor, salah satunya PT Freeport Indonesia. Namun, bagaimana dengan stabilitas penerimaan negara?

Penerimaan negara sepertinya tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Pasalnya, setelah Freeport mendapatkan perpanjangan kontrak, perusahaan tambang itu justru akan mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah.

Dalam draf RPP yang diterima Metrotvnews.com, menyatakan bahwa RPP dibuat untuk pemegang Kontak Karya mineral logam yang belum berakhir dan berubah bentuk pengusahaan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi. Dalam hal ini bisa dibilang RPP itu dibuat untuk Freeport.

Pada BAB VII pasal 14 menyatakan tarif pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan Freeport setelah berubah menjadi IUPK sebesar 25 persen. Persentase ini menunjukkan penurunan ketimbang status Freeport saat memegang KK yakni sebesar 35 persen.

Selain itu, ketika sudah berubah status menjadi IUPK, Freeport juga harus membayar bagian negara sebesar 10 persen dari keuntungan bersih atau setelah dikurangi PPh. Bagian negara ini dibagi menjadi dua untuk pemerintah pusat sebesar 4 persen dan pemerintah daerah 6 persen. Jadi Freeport tetap menyetorkan 35 persen kepada negara.

Namun saat diminta penjelasan kepada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo tidak menjawab. Ia justru menekankan dirinya tidak terlibat dalam penyusunan RPP tersebut. Dia fokus menyusun aturan perpajakan bagi hasil migas gross split.

“Itu ada tim sendiri yang sedang negosiasi sekarang. Nanti Kementerian Keuangan akan bicara dengan Kementerian ESDM, akan bicara dengan Kementerian BUMN. Sedang dalam proses,” ucap Mardiasmo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Sementara itu, Ahli Hukum Pertambangan Bisman Bakhtiar menilai ketentuan dalam RPP merupakan fasilitas lagi bagi Freeport. Kalau pun ada keringanan pajak, menurutnya, perlu dibarengi jenis penerimaan atau pajak lain.

“Apabila keringanan? pajak ini secara umum membuat penerimaan negara dari Freeport menjadi turun, maka jelas ini tidak sesuai dengan hasil perundingan dan kesepakatan final pemerintah dan Freeport yang diumumkan oleh Menteri ESDM pada 29 Agustus lalu. Pada poin nomor empat menyebut bahwa ada klausul stabilitas penerimaan negara, artinya penerimaan negara secara agregat harus lebih besar,” jelas Bisman kepada Metrotvnews.com.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: