Pemerintah akan mengejar pajak para pelaku usaha e-commerce. Aturan ini sendiri masih terus dibahas dan belum diketahui skema dan substansi sasaran yang akan dikenakan pajak.

CEO Blanja.com sekaligus Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association, Aulia Ersyah Marinto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara.

Namun, dia menginginkan pengenaan pajak e-commerce nantinya tidak hanya menyasar pelaku usaha di market place, tapi juga di media lainnya, seperti media sosial.
“Dia harus diberlakukan untuk e-commerce platform, market place dan media lain. Media lain itu sosial media. Kalau tidak, dia pindah. Kalau sudah pindah, tidak ada yang menjual di e-commerce. Lantas investasi kita yang sudah besar, bagaimana?,” katanya saat ditemui di sela acara diskusi di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurutnya, jika aturan pajak e-commerce hanya dikenakan di platform situs e-commerce saja, maka penjual yang ada pada platform e-commerce itu bisa pindah ke media lain, misalnya sosial media. Seperti diketahui, banyak masyarakat yang saat ini juga berjualan melalui platform media sosial, tak hanya situs e-commerce.

“Memang begitu dia masuk sebagai salah satu penjual di market place, semua datanya ada, transaksi jelas. Tapi ini akan membuat si e-commerce-nya mati. Karena si seller-nya akan pindah ke sosial media yang tidak terjangkau oleh aturan itu. Dia akan bilang, lebih bagus menjual di sosial media saja, dari pada saya ikutan di e-commerce,” tutur Aulia.

“Kita dukung pajak itu harus dikutip, tapi kalau diberlakukan sepihak, itu yang harus dibahas ulang. Jadi saya harapkan dengan pemerintah ada dialog dulu. Tapi jangan diberlakukan dulu sebelum ada dialog,” pungkasnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty