Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait isu penurunan daya belimasyarakat bukanlah pernyataan tanpa data.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa daya beli masyarakat tidak turun. Ia justru menyebut isu sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di pemilu presiden 2019 mendatang.

“Jadi Presiden tentu lihat semua informasi dari pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kami juga kaji secara teliti,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (4/10/2017).

Berdasarkan data, konsumsi masyarakat masih positif disemua segmen. Bahkan tutur dia, pertumbuhan konsumsi 40-80 persen kelompok pendapatan tumbuh hingga 57 persen, lebih kecil 8 persen dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa transaksi jual beli di masyarakat masih terindikasi positif. Hal itu terlihat dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh positif.

“Dari sisi PPN memang mnggambarkan semua sektor mengalami kegiatan yang sifatnya positif. Artinya penerimaan perpajakannya dari PPN semua sektor meningkat. Ini menggambarkan sektor produksi sudah menunjukkan adanya kegiatan yang positif,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjit Sri Mulyani, lebih berharap agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih besar. Sebab penyerapan tenaga kerja menjadi titik penting peningkatan kemampuan daya beli masyakarat.

“Seperti yang terlihat dari statistik dalam dua kuartal ada empat juta kesempatan kerja tercipta dan kenaikan dari sisi upah. Itu tentu akan meningkatkan daya beli,” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Curiga

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon curiga Presiden Joko Widodo mendapatkan data dan informasi yang keliru mengenai turunnya daya beli masyarakat.

“Saya kira itu enggak benar. Informasi yang masuk ke Pak Jokowi itu informasinya salah,” kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (4/10/2017).

Fadli mengatakan, daya beli masyarakat yang menurun saat ini bisa dilihat dari sepinya pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang dan Glodok. Selain itu, retail besar seperti Ramayana dan Matahari juga banyak menutup gerainya.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty