Pemerintah sedang menyiapkan aturan pajak yang akan diterapkan pada pelaku bisnis digital atau e-commerce. Lalu bagaimana caranya menilai bisnis perusahaan e-commerce?

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menjelaskan pihaknya akan mendeteksi nilai transaksi online melalui jasa kurir yang ada, sehingga bisa memperoleh data yang sebenarnya.

“Gampang kan kalau e-commerce kalau dikirimkan manual, lewat kurir. Jadi gampang,” ujar Ken di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (5/10/2017).

Dia menjelaskan pengenaan pajak akan dibebankan pelaku usaha e-commerce, bukan kepada pembeli.

“Pemungutan diberikan kepada yang punya aplikasi, ini gampang kok, enggak sulit. Ingat ya transaksi online bukan objek baru, tapi objek pajak lama yang belum terpajaki karena online,” imbuhnya.

Ken menambahkan, pengenaan pajak e-commerce bukan berarti pihaknya mengejar setoran, tapi sebagai penegakan keadilan atas pengenaan pajak.

“Semua pajak harus adil, untuk semua pihak. Hasilnya untuk semua pihak juga. Oleh karena itu semua pihak harus bayar pajak,” tutur Ken.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty