Dalam sambutan di acara penandatanganan komitmen Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), Rabu (18/10/2017), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher, sempat menyindir mengenai industri rokok.

Aher mengatakan pajak yang diberikan industri rokok kepada negara sangat kecil.

“Padahal kalau bea masuk rokok, cukai rokok itu yang masuk ke kas negara lebih kecil dibandingkan biaya rehabilitasi akibat rokok,” kata pria yang akrab disapa Aher itu.

Ia mengatakan, banyak negara enggan menutup industri rokok dikarenakan alasan bisnis.

Padahal, ucapnya, jika dihitung secara ekonomis, keberadaan rokok tetap merugikan.

“Karena alasan bisnis, kekayaan seseorang, dan lain-lain. Jika dilkakulasi, tetap merugikan alasan itu. Begitu dievaluasi secara ekonomis sekalipun tetap merugikan. Dampak yang kesakitan akibat rokok lebih banyak,” ujar Ahmad Heryawan.

Dalam acara itu ia mengajak masyarakat hidup sehat yang bisa dimulai dengan konsumsi makanan yang sehat, lingkungan yang sehat, dan aktivitas fisik semisal olahraga.

Ia juga menyebut menghindari rokok adalah satu di antara cara memulai gaya hidup sehat.

Aher juga mengajak masyarakat untuk menghindari rokok.

Menurutnya tidak ada cara untuk menghilangkan industri rokok selain mengurangi demand atau permintaan dari pasar.

“Katanya hasil seminar internasional di mana-mana, satu-satunya jalan adalah mengurangi demand rokok,” ujar Aher.

Aher juga sempat menyindir perusahaan rokok yang sering membuat CSR di bidang pendidikan dan sosial yang menurutnya kontradiktif dengan keberadaan rokok.

“Iming-iming, alih-alih perusahaan rokok peduli urusan sosial. Rokok bikin beasiswa pendidikan, rokok bikin yayasan pendidikan, bingung saya. Ada foundation,” ujarnya.

Kemudian Aher pun mengajak hadirin pada acara itu untuk mengurangi demand rokok dan menjauhi kebiasaan merokok.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty