Menkeu Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai target pendapatan negara 2018, pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta kepabeanan dan cukai, antara lain melalui dukungan Automatic Exchange of Information (AeoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak.

Kemudian, penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing, e-reform, dan e-faktur. Juga membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance), serta perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan maupun bandara, serta penegakan pemberantasan penyelundupan.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, pendapatan negara bukan pajak akan dicapai melalui langkah yang efisien dan efektif melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA), peningkatan kinerja BUMN, perbaikan regulasi PNBP, serta perbaikan pengelolaan PNBP di KL.

Dia juga mengungkapkan tax ratio yang dicanangkan pemerintah pada 2018 mencapai 11,6%. “Tahun depantax ratio ditargetkan mencapai 11,6%, sudah termasuk dengan penerimaan migas dan pertambangan,” ujar dia. 

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty