Kejar target, Ditjen Pajak lakukan law enforcement

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi penerimaan pajak pada Oktober 2017 tumbuh 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Oktober tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 90,3 triliun. Angka tersebut naik Rp 22,5 triliun menjadi Rp 112,8 triliun pada periode yang sama tahun ini.

Sementara, bila dijumlahkan dengan realisasi Januari hingga September 2017 yang sebesar Rp 770 triliun, penerimaan pajak hingga Oktober kira-kira sebesar Rp 882,8 triliun atau 68,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.

“Sampai dengan bulan kemarin (September) realisasi penerimaan pajak 60% dari target, tetapi kami melihat ekonominya tumbuh melihat pertumbuhan 25% rata-rata pada bulan ini saja (Oktober),” kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal di kantornya, akhir pekan lalu.

Untuk mengejar sisa 40%-nya pada tahun ini, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan law enforcement, namun tak keluar dari koridor perundang-undangan. “Bagi yang ikut tax amnesty, tahun 2015 ke bawah pasti tidak dilakukan pemeriksaan. Tetapi kalau tahun 2016 ke atas, iya,” kata Ken.

Ken menegaskan, law enforcement ini adalah sesuatu yang biasa dan sudah direncanakan, sehingga salah apabila dikatakan bahwa pihaknya tidak memiliki perencanaan untuk mengamankan penerimaan pajak tahun ini.

Beberapa waktu lalu, sumber KONTAN menyebut, dalam dua bulan terakhir Ditjen Pajak kerap menerapkan bukti permulaan (bukper), termasuk kepada WP yang meminta restitusi dan sudah ikut amnesti pajak. Adapun bukper ini dikeluarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum dengan membidik PMA-PMA besar. Jumlahnya diperkirakan 700 perusahaan.

Tetapi hal ini langsung dibantah oleh Ken. Namun, ia juga tak memastikan jumlah berapa perusahaan yang diberlakukan bukper. Hal ini lantaran setiap Kanwil memiliki data sendiri-sendiri yang tersebar. “Bukper tidak sebanyak itu lah (700), tidak mungkin,” ujarnya

Ia juga belum bisa memastikan apakah di antara perusahaan yang dibukper tersebut ada yang ikut amnesti pajak. “Ini kami teliti karena yang ikut amnesti pajak juga tidak semuanya lapor (dengan benar). Ini kebanyakan adalah WP badan yang membuat faktur fiktif. Mereka kan langsung minta restitusi, nah ini yang kita setop. Kami membenahi sistem. Bagi penerbit (faktur fiktif) kami tidak ada toleransi,” jelasnya.

Dengan demikian, Ken mengatakan, bagi WP yang sudah patuh tidak perlu khawatir. Adapun dirinya mengajak berbagai pihak untuk bergotong royong dengan membayar pajak dengan baik

“WP yang sudah benar tidak perlu takut. Tidak ada namanya obral bukper lalu dibatalkan, tidak ada, adanya diselesaikan,” tandasnya.

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, memang mendekati akhir tahun, Ditjen Pajak biasanya mengeluarkan extra effort untuk mendongkrak penerimaan. Namun, apabila konteks extra effort-nya masih dalam koridor aturan, ia mengatakan, hal itu adalah sebuah keniscayaan.

“Justru sisi WP nya yang harus well-prepared terhadap aspek pajaknya. Karena filosofi pajak kita adalah self-assesement, sehingga ketika kita menghitung pajak dengan benar, saya pikir, upaya Ditjen Pajak untuk mengukur tax compliance WP bukanlah sebuah masalah,” ucapnya.

Sumber : kontan.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: