Penerimaan PPN Naik Bukti Ada Daya Beli

Di tengah merebaknya isu penurunan daya beli masyarakat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) cukup tinggi. Dari situ mencerminkan ekonomi masyarakat masih baik lantaran adanya kegiatan transaksi.

Seperti diketahui, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang beredar dari produsen ke konsumen. Realisasi penerimaan PPN secara agregat per 23 Oktober 2017 tumbuh 16 persen jika dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.

“Banyak pihak menyatakan daya beli (masyarakat) turun. Berdasarkan transaksi PPN yang kita peroleh, itu malah naik. Artinya ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan transaksi, sehingga PPN-nya jadi naik. Menurut kami, daya beli tidak turun,” ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.

Ken tidak menampik telah terjadi pergeseran pola belanja masyarakat dari transaksi konvensional ke daring (online). Meski demikian, perubahan tren tersebut tetap menambah kantong penerimaan pajak. Pasalnya pajak atas jasa pengiriman dan logistik melonjak. Begitu pula terjadi kenaikan penerimaan terhadap pajak UMKM bersifat final satu persen dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Pihak Ditjen Pajak mengklaim realisasi penerimaan pajak pada Oktober 2017 tumbuh 25 persen ketimbang bulan sebelumnya. Berdasarkan data Ditjen Pajak, untuk September 2017 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp84,7 triliun. Pada Oktober 2017, jika meningkat 25 persen, berarti ada kenaikan sekitar Rp21,175 triliun menjadi Rp105,87 triliun.

Dalam kesempatan itu, Ken mengklarifikasi bahwa pihaknya tengah menakut-nakuti wajib pajak dengan pembatalan bukti permulaan (bukper). “Bukper tidak dibatalkan, tetapi diselesaikan,” katanya.

Ken menjelaskan penyelesaian bukper dilakukan dengan dua cara. Pertama, bukper dilanjutkan ke penyidikan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua, WP bisa membetulkan dan mengakui ketidakbenaran bukper tersebut dan menyampaikannya kepada penyidik.

“Di satu sisi, kalau orang sudah lakukan pemeriksaan dan sudah keluar SKP (surat ketetapan pajak), tentunya SKP-nya dibayar dan bukpernya diselesaikan. Jadi, bukan dobel, jadi tidak ada yang ditakut-takuti,” ujar Ken.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: