Makin Mudah, Bikin NPWP Pajak Sekarang Bisa Lewat Notaris

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan bahwa mulai 1 November 2017 pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa dilakukan melalui notaris.

Hal tersebut tertuang dalam nota penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Pajak dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlangsung di Auditorium Gedung A Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Perjanjian tersebut juga dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan pendaftaran wajib pajak (WP) badan.

“Teman-teman dari profesi notaris ini sekarang kerja sama dengan DJP khususnya untuk akses NPWP,” kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Ken menyebutkan, dengan kerja sama yang sudah terjalin ini diharapkan para notaris yang tergabung dalam hal ini bisa langsung melakukan pemotongan, membayar dan menyetorkan pajak.

“Soalnya ada yang memotong tapi enggak disetor. Nantinya, dengan adanya kerja sama ini saya berharap notaris juga ikut membantu kita melakukan ekstensifikasi,” tambah Ken.

“Kalau orang bertransaksi belum ada NPWP, itu buatnya di notaris bisa. Kita link kesana. Bekerja tidak bisa sendiri, harus kerja sama. Teman saya banyak notaris semua,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pelayanan Ditjen Pajak, Ferliandi Yusuf mengatakan, dalam program kerja sama ini notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak akan diberikan hak akses pada aplikasi e-Registration dan dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan (termasuk bentuk kerja sama operasi) yang membuat akta pendirian di Notaris tersebut.

Adapun, penerbitan NPWP Badan dilakukan secara elektronik setelah Notaris melengkapi data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi e-registration.

“Hal ini baru pertama kali kita coba, dalam rangka test agent. Artinya, mitra bagi DJP dalam rangka mengembangkan kepatuhan wajib pajak di masyarakat kita. Ini momentum yang sangat bagus, kami pun sedang melakukan program tim reformasi. Dan ini adalah salah satu anggota tim reformasi kita, yaitu melibatkan pihak lain yang kami percaya dapat mengembangkan trust masyarakat kepada DJP,” kata Ferliandi.

Melalui program ini, lanjut Ferliandi, Ditjen Pajak berharap dapat membantu upaya peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business/EoDB) khususnya dalam hal memulai usaha (starting business).

Indeks EoDB adalah indeks yang diterbitkan oleh Bank Dunia setiap tahun yang menjadi indikator kemudahan usaha di suatu negara. Berkat upaya semua pihak, peringkat Indonesia pada tahun 2016 naik menjadi 91 dari sebelumnya 106 pada tahun 2015.

“Latar belakang adalah untuk mendukung EODB, memberikan kemudahan pelayanan dalam pemberian NPWP khususnya pendaftaran WP badan. Saat ini kami kerja sama dengan BKPM, ada layanan 3 jam dan ada akta notaris. Sehingga semua terpenuhi dari akta notaris, NPWP, izin prinsip sampai SIUP,” ungkap dia.

Program ini secara resmi berlaku mulai sejak tanggal 1 November 2017 yang akan dilayani oleh 28 Notaris yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: