Saran ke Jokowi Agar Proyek Infrastruktur Dongkrak Daya Beli

Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membangun infrastruktur dalam tiga tahun terakhir ini. Derap pembangunan mulai dari Jawa, Sumatera, hingga ke Papua.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Sebab, infrastruktur yang tidak bergerak selama bertahun-tahun telah didorong di masa pemerintahan Jokowi.

“Perkembangan infrastruktur kita masih sangat rendah dibanding negara lain. Misalnya pada 2017, stok modal per kapita adalah sekitar US$ 3.811, ini masih jauh tertinggal dengan rata-rata negara berkembang yang mencapai US$ 9.629 dan negara maju US$ 28.181 (menurut perhitungan Bank Dunia dan data IMF),” terang Ketua Tim Ahli Apindo, Sutrisno Iwantono, di Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Sutrisno menjelaskan, saat ini pemerintah menggenjot investasi di sektor infrastruktur, terutama transportasi, telekomunikasi, energi air dan listrik. Selain itu, tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan Rp 169 triliun untuk belanja modal.

Pembangunan infrastruktur memang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan pada jangan panjang. Lantas, bagaimana dampak pembangunan infrastruktur tersebut dalam jangka pendek.

“Pembiayaan infrastruktur pada jangka pendek memang menjadi persoalan tersendiri ketika sumbernya dari pajak yang bisa menjadi faktor penghambat bagi industri dan investasi swasta dalam negeri,” kata Iwantono.

Oleh sebab itu diperlukan optimalisasi antara tujuan-tujuan jangka panjang dan persoalan jangka pendek yang dihadapi sektor usaha dan masyrakat.

Libatkan swasta

Iwantono menambahkan, pembangunan infrastruktur masih didominasi BUMN. Suntikan pemerintah ke BUMN mencapai lebih dari 50 triliun tahun lalu, padahal tahun-tahun sebelumnya tak pernah melebihi Rp 10 triliun.

“Ke depan, keterlibatan swasta sangat dibutuhkan, selain untuk mengurangi beban publik, pelibatan juga untuk meningkatkan efisiensi. Adanya persaingan antara swasta dan BUMN serta publik akan mendorong iklim bersaing yang lebih sehat,” ujar Iwantono.

Kemitraan pemerintah dan swasta juga merupakan jalan keluar yang biasa dilakukan di negara-negara lain. Masalahnya di Indonesia, meski pemerintah telah merilis berbagai paket kebijakan deregulasi, masih saja ada hambatan peraturan dan birokrasi.

Menurut Iwantono, banyak kompleksitas peraturan antara undang-undang, peraturan sektoral, peraturan pusat, peraturan daerah sering menjadi sumber keruwetan tersendiri.

“Peraturan yang sudah disederhanakan di pusat tidak dengan sendirinya dilakukan oleh daerah. Peraturan yang sifatnya sektoral juga tidak serta merta dipatuhi oleh daerah,” kata mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu.

“Koordinasi dan monitoring di tingkat implementasi kiranya memerlukan effort khusus. Lebih jauh, mengubah undnag-undang , peraturan-peraturan yang sifatnya khusus juga tidak mudah dan makan waktu,” pungkas Iwantono.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: