Kepala Dinas ESDM Kalbar Ansfridus J Andjioe menuturkan, tak cuma perusahaan yang masih aktif, perusahaan yang sudah tidak beroperasi tetap akan diminta wajib pajaknya apabila menunggak.

“Walaupun izinnya mati, dia harus membayar kewajiban yang belum dibayarkan,” katanya, Minggu (5/11/2017).

Ia menyebutkan, ada sekitar 30-an perusahan yang tak lagi berizin dan masih memiliki tunggakan.

Secara umum kendala wajib pajak dari perusahaan yang menyetor ke kas negara melalui Bank Kalbar, yaitu masalah kepatuhan.

“Itu artinya niat mereka. Tapi kita sudah surati, kita tembuskan ke instansi yang berwenang,” tuturnya

Bagi perusahaan yang tidak patuh untuk membayar kewajiban ini, maka dapat diberikan sanksi hingga pencabutan izin.

“Sanksinya nanti, macam ini kita minta rekomendasi ke Kementerian ESDM, apakah bisa dicabut atau tidak ada ndak (izinnya),” ucapnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty