Amnesti Pajak tak Capai Target, Dirjen Pajak: Kondisi Indonesia Berbeda

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak belum mencapai target Rp165 triliun. Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Pajak Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan bahwa amnesti pajak di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain.

“Kalau negara lain, yang namanya tax ratio itu ngitungnya dari penerimaan pajak daerah, sumber daya alam. Kemudian kalau di luar negeri jaminan sosial yang di sini BPJS, tidak masuk komponen Tax Ratio,” kata Ken, pada acara Seminar Pajak bertema ‘Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa’, di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin, 6 November 2017.

Menurut Ken, ada beberapa komponen pajak di Indonesia itu tidak masuk tax ratio, maka pendapatan pajaknya tidak bisa dibanding dengan negara lain.

“Oleh karena itu, kalau mau membandingkan itu ya apple to apple. Kita bandingkan apel Malang dengan apel Malang. Jangan apel Amerika. Beda,” tegasnya.

Program tax amnesty di Indonesia berlangsung selama sembilan bulan. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat, tax amnesty itu diikuti 956 ribu Wajib Pajak (WP) dan deklarasi harta senilai Rp4.866 triliun. Angka itu terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp3.687 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.033 triliun, dan komitmen repatriasi mencapai Rp147 triliun.

Jika ditinjau dari uang tebusan yang diperoleh, Pemerintah Indonesia telah memperoleh Rp114 triliun yang terdiri dari uang tebusan orang non-UMKM sebesar Rp91,2 triliun, orang pribadi UMKM Rp7,76 triliun, uang tebusan badan non UMKM Rp14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp669 miliar.

Walaupun uang tebusan yang diperoleh masih di bawah dari target yang diinginkan, yaitu Rp165 triliun, banyak pihak menilai bahwa, capaian tax amnesty itu merupakan yang tertinggi di dunia.

“Tentunya prestasi ini patut diapresiasi dengan segala kerja keras yang telah dilakukan pihak Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak,” jelas Ketua Panitia Seminar Nasional Perpajakan, Elia Mustikasari.

Dampak lain dari sisi ekonomi yang menguntungkan adalah, kata Elia, adanya stimulus fiskal bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan restrukturisasi ekonomi melalui dana yang terkumpul dari repatriasi harta. Efek domino yang diharapkan berikutnya adalah adanya peningkatan likuiditas dan investasi, perbaikan nilai tukar rupiah dan penurunan suku bunga pinjaman.

“Dari semua dampak positif tax amnesty tersebut, yang paling penting dan yang paling diharapkan pemerintah adalah meningkatnya kesadaran masyarakat soal pentingnya pajak bagi pembangunan negeri dan tax amnesty menjadi pintu atau jembatan reformasi pajak,” pungkas Elia.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: