Aturan Pajak Gross Split Masih Harus Dibahas Lintas Kementerian

Aturan Pajak <i>Gross Split</i> Masih Harus Dibahas Lintas Kementerian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sejauh ini pembahasan tentang pajak skema kontrak gross split masih dibahas lintas kementerian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Susyanto mengatakan, meski draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah selesai dan disepakati oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dan juga sudah diserahkan ke Sekretariat Kabinet, draf tersebut masih harus dibahas oleh Panitia Antar Kementerian (PAK).

PAK itu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. “Sudah diajukan ke presiden, tapi ini persetujuan prinsip dulu, nanti ada PAK,” kata Susyanto di Kantor Kementerian ESDM, Selasa 7 November 2017.

Seperti diketahui, ada dua poin utama yang selama ini diminta kontraktor migas yakni tax loss carry forward dan pembebasan pembayaran indirect tax. Susyanto menjelaskan, dalam poin tax loss carry forward, pemerintah memberikan kompensasi perpanjangan waktu atau masa tenggang untuk pembayaran pajak penghasilan yang dipindahkan (carry) jadwal pembayarannya hingga 10 tahun.

Padahal, dalam regulasi perpajakan yang ada sebelumnya kompensasi pajak yang bisa diberikan pemerintah maksimal adalah selama lima tahun.

Kemudian poin indirect tax mekanismenya juga sesuai yang diusulkan oleh Kementerian ESDM yaitu adanya pembebasan segala macam pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea masuk dan pajak lainnya sejak masa eksplorasi hingga lapangan pertama kali diproduksikan (first oil).

Para kontraktor nantinya tetap dikenakan pajak namun dihitung sejak first oil atau pertama kali minyak atau gas diproduksikan hingga Break Even Point (BEP) atau saat di mana modal atau investasi yang dikeluarkan telah kembali dari hasil produksi.

Indirect tax tidak diatur di PP tapi diserahkan ke kita, karena itu menteri kan, kan diganti split. Nah penggantian split tidak usah diatur di PP tapi permen kita yang atur,” ucap dia.

Kendati demikian, Susyanto menambahkan, meski harus dibahas lagi dengan lintas kementerian isi RPP yang sudah diajukan nantinya tidak ada yang berubah.

“Prinsipnya sudah tidak ada (yang berubah),” pungkas dia.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: