BENEFICIAL OWNERS : Pengemplang Pajak Bakal Bisa Dilacak

Peran Peraturan Presiden tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (beneficial owners) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dinilai penting untuk memerangi praktik pengemplang pajak.

Pasalnya apabila diterapkan, Perpres itu akan mengungkap pemilik transaksi sebenarnya, termasuk bisa melacak data warga negara Indonesia yang mengalihkan keuntungan perusahaannya ke luar negeri.

“Memang Perpres Beneficial Owners tujuannya itu, karena di dalamnya juga mencakup ketentuan pelaporan profesi,” kata Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analysis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae kepada Bisnis, Senin (6/11).

Namun, penerbitan perpres itu terancam molor lantaran hingga awal bulan ini, proses pembahasan baru selesai tahap harmonisasi atau melenceng dari target pemerintah yang seharusnya rampung sebelum November.

Situasi itu tentu mengkhawatirkan karena rencana Mutual Evaluation Review oleh Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.

Adapun, keterbukaan beneficial owners, selain membantu mengungkap tindak pidana pencucian uang, juga akan membantu Ditjen Pajak melacak data para pemilik atau penerima manfaat sebenarnya dari sebuah transaksi bisnis.

Pada akhir November 2017, Ditjen Pajak akan menghadapi assessment dari Global Forum on Transparency terkait implementasi Automatic Exchange of Infomation.

Keterbukaan beneficial owners merupakan salah satu syarat bagi otoritas pajak untuk mengimplementasikan exchange of information on request. Namun, payung hukum terkait beneficial owners dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) belum bisa direalisasikan.

Secara prinsip Peraturan Presiden (Perpres) tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bertujuan agar korporasi maupun pemerintah memiliki informasi mengenai pemilik manfaat (beneficial owners) dari suatu transaksi bisnis.

Implementasi Perpres ini diharapkan bisa membuka informasi yang selama ini tertutup lantaran keterbatasan pemerintah dari aspek regulasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tak semua wajib pajak harus dicurigai dan dianggap tidak patuh.

Pemerintah akan menempatkan semua regulasi secara proporsional supaya tidak ada kesan sedang mencari-cari kesalahan.

Praktik penghindaran pajak telah lama menjadi perhatian internasional. Berdasarkan catatan Boston Consulting Gorup Global Wealth-Sizing Database pada 2013, aset senilai US$8,5 triliun, terutama yang berasal dari Eropa Barat dan Asia Pasifik, disembunyikan di negara-negara seperti Swiss, Hong Kong, Singapura, Panama, Luxemburg, dan Uni Emirat Arab.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: