PERSEPSI INVESTOR : Sederhanakan Sistem Perpajakan

Para investor umumnya mengharapkan kepastian soal sistem dan administrasi pajak sehingga semakin yakin untuk berinvestasi di Tanah Air.

Bagi mereka, masalah tarif pajak bukan persoalan utama, tetapi simplifikasi adminstrasi pajak justru akan semakin memudahkan mereka saat melakukan investasi di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong mengatakan selama ini pelayanan pajak dirasakan masih lamban dan telah menjadi salah satu pertimbangan para investor.

Apabila administrasi terlampau rumit, lanjutnya, investasi yang mengalir ke dalam negeri juga bakal terganggu.

“Sebetulnya yang diminta oleh para pelaku usaha bukan besar kecilnya pajak. Tetapi susah gampangnya membayar pajak, cepat atau lambannya pelayanan,” kata Thomas di Jakarta, Senin (6/11).

Dia menjelaskan, ada beragam persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha soal pajak.

Pertama, para pelaku usaha umumnya merasa kesulitan ketika ingin mendapatkan restitusi.

Kedua, investor juga ingin ada kepastian dan kejelasan. Jangan sampai regulasi pajak yang diterapkan tak konsekuen dan terkesan abu-abu.

Oleh karena itu, Thomas memastikan pembayaran pajak yang di dalam Ease of Doing Business masih mendapatkan peringkat di atas 100 akan menjadi fokus perbaikan pemerintah.

Perbaikan indikator tersebut diperlukan untuk keberlanjutan kenaikan peringkat kemudahan berusaha di Tanah Air pada masa mendatang.

Namun, lanjutnya, proses pembenahan indikator tersebut memerlukan kerja sama dengan berbagai macam stakeholders, termasuk Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Apalagi, saat ini di tubuh otoritas fiskal tersebut juga tengah getol melakukan reformasi di bidang perpajakan yang diharapkan bisa membantu perbaikan dari sisi sistem perpajakan.

Seperti diketahui, World Bank dalam laporan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) yang dirilis pada pekan lalu menyebutkan secara umum peringkat EoDB Indonesia naik ke peringkat 72.

Namun, ada beberapa indikator yang peringkatnya masih di atas 100. Salah satunya adalah tax paying yang mendapatkan peringkat 114.

Jika menilik rilis World Bank soal EODB, beberapa indikator yang peringkatnya di atas 100 itu di antaranya starting as business (144), dealing with construction permits (108), registering property (106), tax paying (114), perdagangan lintas batas (112), dan enforcing contracts (145).

Youngmei Zhou, Co-Director of the World Development Report on Governance and the Law, menjelaskan dari sisi perpajakan memang ada beberapa hal yang membuat indikator tersebut tak terlalu banyak berubah.

Tak hanya itu, Zhou juga menganggap, sebagai negara dengan pendapatan menengah, rasio pajak di Indonesia yang masih di kisaran 11,5%, dengan asumsi penerimaan pajak pusat ditambah penerimaan sumber daya alam (SDA), tergolong sangat rendah.

Bagi Zhou, ada beberapa catatan dari sektor pajak untuk menjadi bahan perbaikan pada masa mendatang, misalnya masalah audit pajak.

Menurutnya, masalah itu terkait dengan keyakinan pembayar pajak untuk membayarkan kewajibannya.

//PEMBERIAN INSENTIF//

Selain itu, pemberian insentif juga harus proporsional, atau dengan kata lain, pemberian fasilitas itu harus memadai.

Menurutnya, pemberian insentif jangan terlalu banyak memberikan pengecualian sehingga akan membebani pemerintah, terutama terkait rendahnya rasio pajak tersebut.

“Sistem yang tersedia harus memberikan kemudahan bagi pembayar pajak,” ungkapnya.

Secara umum, Zhou juga menambahkan bahwa persoalan kemudahan berusaha bukanlah satu-satunya masalah.

Ada beberapa faktor lain, misalnya masalah ketenagakerjaan, stabilitas makro ekonomi, hingga infrastruktur juga menjadi indikator lain yang perlu diperhitungkan.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih melihat sejumlah kendala yang masih menghambat dunia usaha untuk berinvestasi di Tanah Air.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menuturkan, pihaknya mengumpulkan kendala yang dihadapi tersebut dari berbagai pengusaha dan kamar dagang asing.

“[Pertama,] kebijakan tidak konsisten menjadi kendala utama,” tegasnya.

Dia mencontohkan investor asing di Indonesia tidak mempermasalahkan demonstrasi.

Bagi mereka demonstrasi sudah masuk ke dalam risiko bisnis yang harus dihadapi sehingga umumnya investor asing mematok imbal hasil yang tinggi.

Namun, ketika investor berhadapan dengan kebijakan yang tidak konsisten, hal tersebut menjadi masalah karena berdampak langsung bagi kegiatan usaha mereka. “Kebijakan-kebijakan itu yang berdampak langsung pada usaha mereka.”

Kedua, investor dan pengusaha banyak mengeluhkan masalah kebijakan tenaga kerja. Di satu sisi, pengusaha mengapresiasi salah satu paket kebijakan ekonomi pemerintah yang memberikan formula kepada kenaikan upah, yaitu pertumbuhan PDB ditambah dengan inflasi.

Ketiga, Kadin menyoroti masalah harmonisasi kebijakan antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering tidak sinkron.

Banyak perusahaan yang berinvestasi membuka pabrik di luar Jakarta. Kendalanya adalah kebijakan di daerah sering berbeda dengan kebijakan di pusat.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: