Petani Tembakau Harap Muhaimin Iskandar Bisa Lobi Pemerintah

Sejumlah perwakilan petani tembakau dari Jawa Tengah mengadukan permasalahan yang  mereka hadapi kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).

Kepada Cak Imin, sapaan Muhaimin, para petani mengeluhkan rencana kenaikan taif  cukai sebesar 10,04 persen pada 2018 yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Petani asal Boyolali, Jawa Tengah,  Widodo mengatakan, rencana kenaikan tarif cukai secara langsung akan berdampak negatif terhadap petani tembakau di Indonesia. Perusahaan rokok, lanjut Widodo kemungkinan besar akan menawar dengan harga lebih murah tembakau yang dijual oleh para petani. Pasalnya, kenaikan cukai rokok akan mempengaruhi seluruh biaya produki perusahaan.

Lebih lanjut, Widodo juga heran terhadap saran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, pemerintah menyarankan agar para petani beralih  menanam tanaman lain selain tembaku. Hal itu menurutnya sama saja dengan mematikan petani tembakau karena harga jual yang tidak sebanding antara tanaman tembakau dengan tanaman lain.

Widodo mengatakan satu patok tanaman tembakau yang dibeli tengkulak rata-rata dihargai Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.  Sedangkan, harga satu patok padi dihargai tengkulak seharga Rp 4 juta-Rp 6 juta.

“Apakah negara akan menggantikan hilangnya selisih pendapatan kami? Apakah negara ada uang untuk mengganti kerugian kami,” ujar Widodo.

Berkomunikasi

Widodo juga mempertanyakan target cukai yang tiap tahun mengalami kenaikan. Padahal, realisasinya belum mencapai target.  Belum lagi penerimaan cukai rokok yang dianggap sangat besar namun belum bisa menutupi biaya kesehatan para petani tembakau.

Widodo mengatakan bahwa masih banyak petani tembakau yang belum memiliki akses kesehatan termasuk BPJS. Harusnya, kata Widodo, pendapatan dari cukai yang begitu besar bisa menutupi bahkan menggratiskan seluruh biaya kesehatan para petani tembakau.

Widodo berharap agar Muhaimin berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan cukai rokok. “Ajaklah kapan-kapan Pak Presiden datang ke desa petani tembakau. Kami siap menunjukan kenyataan sebenarnya yang mungkin belum terlaporkan ke Pak Presiden,” ujar Widodo.

Mendengar keluhan itu, Muhaimin berjanji untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. PKB, lanjut Muhaimin akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar tidak menaikkan cukai rokok sebelum pemerintah menjelaskan kepada para petani tembakau manfaat yang akan mereka dapatkan dari kenaikan cukai tersebut.

“Harapan saya dan DPP PKB, serta petani adalah jangan menaikan cukai dulu sebelum mampu menjelaskan kepada para petani  penggunaan cukai rokok bagi para petani tembakau kita,” ujar Muhaimin.

Namun, jikalau terpaksa harus menaikan tarif cukai rokok, Muhaimin meminta pemerintah untuk betul-betul memperlihatkan secara langsung manfaat kenaikan tarif cukai rokok terhadap petani tembakau, khususnya dari bidang kesehatan.

“Kalau terpaksa dinaikkan harus benar-benar digunakan untuk meng-cover pelayanan kesehatan gratis kepada petani juga,” ujar Muhaimin.

Muhamin menilai, harusnya pendapatan dari cukai yang begitu besar secara nyata bisa memberikan kesejahteraan kepada petani tembakau.

“Makanya kami ingin PKB, petani ingin berkontribusi besar bagaiamana caranya supaya bisa dinikmati para petani. Permodalan, kesehatan, asuransi petani dan pembinaan ekonomi yg harus menjadi political will,” ujar Muhaimin.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Keputusan untuk menaikkan harga cukai rokok diambil dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Kenaikan cukai rokok ini berdasarkan empat aspek. Pertama, kenaikan cukai rokok ini telah memperhatikan pandangan masyarakat terutama dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan. Kedua, kenaikan cukai rokok ini harus bisa untuk mencegah makin banyaknya rokok ilegal. Ketiga, kenaikan ini juga memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama pada petani dan buruh rokok. Keempat terkait peningkatan penerimaan negara.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: